Sopir Truk Protes Kenaikan Tarif E-Pass Pelabuhan Tunon Taka, DPRD Nunukan Fasilitasi Mediasi
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Puluhan sopir yang tergabung dalam Komunitas Truck Nunukan (KTN) mendatangi Kantor DPRD Nunukan pada Selasa (3/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan keberatan atas rencana kenaikan tarif E-Pass tahunan di Pelabuhan Tunon Taka yang dinilai memberatkan pengemudi angkutan barang.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Andi Mariyati, perwakilan KTN, Ibrahim, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan tarif dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Ia menyoroti kondisi jalan di dalam pelabuhan yang rusak dan berlubang, sehingga menambah beban operasional sopir untuk mencuci kendaraan.
“Kalau hujan, truk pasti kotor dan kami harus mencuci kendaraan setiap masuk pelabuhan dengan biaya sekitar Rp100 ribu. Selain itu, fasilitas dasar seperti toilet dan mushola juga belum tersedia di dalam area pelabuhan,” ujar Ibrahim.
Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Nunukan menghadirkan manajemen PT Pelindo Regional IV, KSOP, ALFI, JPT, serta jajaran Pemerintah Daerah. Setelah melalui perundingan alot, disepakati bahwa kenaikan tarif E-Pass tahunan ditekan menjadi Rp2,3 juta, dari rencana awal Rp2,5 juta.
Selain urusan tarif, rapat juga mengklarifikasi isu pemotongan biaya tujuh persen. Ketua ALFI Nunukan, Sumari, menjelaskan bahwa besaran tersebut merupakan hak Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan oleh JPT, bukan dibebankan kepada sopir. Terkait perlindungan sosial, Sumari memastikan 50 sopir lama telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, sementara sisanya sedang dalam proses pengurusan.
Hasil mediasi ini menekankan komitmen pihak pengelola pelabuhan untuk segera membenahi sarana dan prasarana agar aktivitas bongkar muat berjalan lebih layak bagi para pekerja lapangan. (TN/DPRD Nnkn)
