Luar Biasa! Kabupaten Buru Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut dari BPK
TERASNKRI.COM | BURU, MALUKU – Pemerintah Kabupaten Buru kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Maluku. Kabupaten berjuluk Bumi Bupolo ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk yangke-11 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi prestisius ini diumumkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Acara yang berlangsung khidmat di Ambon pada Kamis (4/6/2026) ini dihadiri oleh seluruh jajaran kepala daerah se-Provinsi Maluku.
Hadir langsung menerima dokumen LHP tersebut, Bupati Buru, Ikram Umasugi, S.E., didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buru, Azis Tomia Serta Ketua DPRD Kabupaten Buru beserta jajaran kepala dinas terkait.
Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Bukti Nyata untuk Rakyat
Bagi Kabupaten Buru, raihan WTP ke-11 ini bukanlah sekadar rutinitas atau seremoni tahunan antar-instansi. Opini WTP merupakan standar tertinggi yang diberikan BPK untuk menilai kesehatan fiskal, transparansi, dan kejujuran administrasi suatu pemerintah daerah.
Bupati Ikram Umasugi menegaskan bahwa pencapaian ini adalah refleksi sekaligus tolok ukur nyata dari kinerja birokrasi di Bumi Bupolo.
WTP ini adalah bukti komitmen kami bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel. Namun, target utama kami bukan cuma piagam, melainkan bagaimana anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya demi kesejahteraan masyarakat Buru,” ujar Ikram di sela-sela acara.
Bagi masyarakat awam, istilah “WTP” mungkin terdengar seperti bahasa birokrasi yang rumit. Namun secara sederhana, mempertahankan WTP selama 11 tahun berturut-turut berarti :
Uang Rakyat Aman : Kecil kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Birokrasi yang Sehat : Sistem administrasi Pemkab Buru berjalan di atas rel aturan yang benar.
Modal Kepercayaan Pusat : Daerah dengan opini WTP konsisten biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan insentif fiskal (dana lebih) dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerah.
Keberhasilan ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Pemkab Buru untuk terus mempertahankan ritme kerja yang bersih di tahun-tahun mendatang, memastikan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Buru tetap berjalan optimal dantepat sasaran. (GP)
