Teguh Santosa Paparkan Pembangunan Sahara Maroko di Komite 4 PBB
TERASNKRI.COM | JAKARTA – Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, memaparkan perkembangan pembangunan di wilayah Sahara Maroko dalam pertemuan Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi persoalan dekolonisasi.
Dalam forum tersebut, Teguh hadir sebagai petisioner untuk isu Sahara Maroko, yang juga dikenal sebagai Sahara Barat. Kehadirannya pada tahun ini merupakan yang keempat kalinya. Lebih dari 100 petisioner turut berpartisipasi dalam pembahasan persoalan tersebut.
Teguh menekankan bahwa hak atas pembangunan bukan sekadar konsep normatif, melainkan hak fundamental bagi setiap individu dan komunitas sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan tahun 1986.
Ia menyoroti penerapan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan pada 2015. Menurut Teguh, program tersebut mendorong perubahan di sejumlah kota, terutama Laayoune dan Dakhla, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Infrastruktur dan Investasi Jadi Sorotan
Dalam paparannya, Teguh mencontohkan pembangunan jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla sebagai infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas kawasan Sahara dengan koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat.
Ia juga menyoroti investasi di sektor energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air yang disebut berperan dalam memperkuat ketersediaan energi serta sumber daya air di kawasan tersebut.
Menurut Teguh, pembangunan infrastruktur perlu dilihat bersama dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi lokal.
Soroti Partisipasi Politik dan Dukungan Internasional
Teguh turut menyinggung partisipasi pemilih di Provinsi Selatan Maroko dalam pemilu yang disebut berlangsung pada 23 September. Dalam paparannya, tingkat partisipasi tersebut berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.
Ia juga menyebut pembukaan konsulat jenderal sejumlah negara di Laayoune dan Dakhla serta dukungan dari lebih dari 130 negara anggota PBB sebagai perkembangan dalam hubungan internasional terkait wilayah tersebut.
Namun, persoalan Sahara Barat tetap merupakan sengketa politik internasional yang pembahasannya berlangsung dalam forum PBB. Klaim mengenai perkembangan pembangunan dan dukungan internasional tersebut disampaikan Teguh dalam kapasitasnya sebagai petisioner.
Dorong Penyelesaian Politik
Mengakhiri paparannya, Teguh merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025), yang menurutnya mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai salah satu acuan penyelesaian politik.
Ia berharap perkembangan pembangunan di kawasan tersebut dapat menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai masa depan Sahara dan mendorong tercapainya stabilitas serta perdamaian yang berkelanjutan. (TN/JMSI)
