DPRD NunukanInfrastruktur

Ramsah Desak Pemkab Nunukan Prioritaskan Jalan Poros Tengah Sebatik di Anggaran 2026

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sebatik, Ramsah, menyoroti tajam ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan yang terjadi di wilayah perbatasan Pulau Sebatik. Ia menilai distribusi anggaran saat ini masih jauh dari asas keadilan.

Hal tersebut ditegaskan Ramsah saat menyampaikan laporan hasil monitoring APBD Tahun Anggaran 2025 di Sebatik, Senin (27/4/2026). Ia menyebut masih banyak wilayah yang tertinggal akibat minimnya perhatian terhadap pembangunan akses jalan dasar.

Baca Juga  Peresmian 218 Jembatan oleh Presiden RI Dihadiri Sejumlah Pejabat Utama Kodam XV/Pattimura secara Daring

“Ini bukan lagi soal pemerataan biasa, tapi sudah menyangkut keadilan pembangunan. Jangan sampai wilayah tertentu terus dibiarkan tertinggal, sementara daerah lain melaju pesat,” tegas Ramsah.

Ramsah mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan untuk memasukkan pembangunan jalan poros tengah Sebatik ke dalam prioritas anggaran tahun 2026. Ruas jalan yang diusulkan meliputi jalur dari Jalan Bhakti Husada menuju Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, Kampung Tebol, hingga ke Desa Sei Limau.

Baca Juga  Reses H. Firman Latif di Sebatik Induk Ungkap Zona Strategis Perbatasan Minim Perhatian, Musrenbang Dinilai Tak Membuahkan Hasil

Menurutnya, pembangunan jalan poros tengah merupakan kebutuhan mendesak sebagai urat nadi penghubung antarwilayah. Keberadaan jalan ini diyakini akan memperlancar distribusi barang serta mendongkrak mobilitas dan ekonomi lokal masyarakat perbatasan.

“Kalau jalan ini terbangun, efeknya akan langsung terasa. Distribusi barang lancar, akses masyarakat terbuka, dan ekonomi lokal bisa tumbuh. Ini kebutuhan mendesak, bukan pilihan,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak, Desak Pemkab Bekasi Segera Perbaiki Infrastruktur

Lebih lanjut, Ramsah mengkritik pola perencanaan pembangunan daerah yang dianggapnya lemah dalam menentukan skala prioritas. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek yang bersifat seremonial tanpa melihat urgensi di lapangan.

“Pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target program. Jangan sampai anggaran habis, tapi dampaknya tidak dirasakan,” pungkasnya. (TN/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *