Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bolmut Terima LPJ APBD Tahun 2022

terasnkri.com | BOLMUT, SULUT – Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) akhirnya menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Dalam rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra tersebut.
Badan anggaran (Banggar) DPRD Bolmut tak lupa mengapresiasi atas diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP )  untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK-RI

Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) dalam Paripurna yang berlangsung di DPRD Bolmut pada Selasa (27/07/2023).

“Kerja keras Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah ini yang perlu kita apresiasi bersama,” ujar Mardan.

Selain itu, Banggar pun mengingatkan soal pentingnya kordinasi antar lembaga dalam menghadapi persoalan dan dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolmut.

“Dalam pengambilan kebijakan anggaran jangan melupakan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran itu sesuai regulasi ada di DPRD,” ungkap politisi Dapil Satu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Disamping itu DPRD Bolmut juga memberikan masukan berupa :

• Piutang bergulir serta penyertaan modal (investasi daerah) agar ditindak lanjuti.

• Aset tetap dan aset lainnya agar di iventalisir.

• Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dan dianggarkan pada tahun 2023. Pelaksanaannya diawasi sampai akhir pekerjaan.

• Hasil temuan BPK agar ditindak lanjuti (tuntutan ganti rugi), dapat diselesaikan tepat waktu.

• Kedepan dalam proses Pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD agar lebih cermat dan teliti

• Penda agar dapat menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dalam hal ini kepada dinas atau SKPD teknis.

• Perluasan fasilitas dan bantuan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan.

• Penguatan bidang pertanian dalam hal Pengawasan distrubusi bibit dan pupuk. Serta jaminan sosial bagi petani dan nelayan

• Ketersedian lapangan kerja, industry kecil dan perdagangan

• Pengembangan kawasan obyek wisata, serta adanya efesiensi pembiayaan investasi penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

•  Pengurangan kesenjangan antar wilayah

• Pemantapan ketahanan pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan (uyo)