Inflasi April Stabil 2,68 Persen, Ini Strategi KPwBI Kaltara bersama TPID kendalikan Inflasi
TERASNKRI.COM | TARAKAN, KALTARA – Tingkat inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada April 2026 tercatat tetap terjaga dalam kisaran target nasional sebesar 2,68 persen. Secara bulanan (month-to-month), laju inflasi Kaltara merosot tajam menjadi sangat stabil di angka 0,02 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Maret yang sempat menyentuh 0,57 persen akibat efek Hari Raya Idulfitri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, dalam keterangan tertulisnya pada media ini, Senin (11/5/2026) menguraikan, pemicu utama inflasi bulanan pada April 2026 bergeser ke komoditas tomat dan bawang merah akibat pasokan yang terbatas. Selain itu, lonjakan harga avtur dunia turut mendorong kenaikan tarif angkutan udara di wilayah utara Kalimantan.
“Meskipun ada tekanan pada harga tomat, bawang, dan tiket pesawat, laju inflasi April berhasil diredam secara signifikan oleh penurunan harga pada komoditas cabai rawit, daging ayam ras, serta emas perhiasan,” urai Hasiando
Hasiando juga menambahkan, posisi inflasi Kaltara yang berada di angka 2,68 persen ini menempatkan Bumi Benuanta dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil dan kompetitif jika dibandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Kalimantan. Berdasarkan data perbandingan regional, inflasi Kaltara berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur (3,11%) dan Provinsi Kalimantan Barat (2,90%), namun sedikit di atas Provinsi Kalimantan Selatan (2,45%).
Memasuki triwulan kedua 2026, KPwBI Kaltara memetakan sejumlah risiko domestik baru yang berpotensi memicu lonjakan harga (upside risk). Kebutuhan pangan di Kaltara diproyeksikan terus meningkat tajam seiring pesatnya perkembangan kawasan industri dan mulai masifnya realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai sekolah di Kaltara.
Merespons tantangan tersebut, KPwBI Kaltara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengakselerasi langkah pencegahan terintegrasi melalui Framework 4K. Pemerintah daerah kini memfokuskan strategi pada percepatan swasembada pangan jangka panjang untuk memutus ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kami terus menggandeng pemerintah daerah untuk menggalakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Fokus utama kami saat ini adalah program perluasan Luas Tambah Tanam (LTT), Optimalisasi Lahan (Oplah), serta program cetak sawah baru guna memastikan ketersediaan pasokan pangan lokal Kaltara tetap aman hingga akhir tahun,” pungkas Hasiando. (TN/Shr)
