DPRD KaltaraParlemenPendidikan

Mekanisme Pengelolaan TKG Dinilai Perlu Pembenahan Menyeluruh

Loading

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Mekanisme pengelolaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) kembali menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari sejumlah guru di daerah pedalaman Malinau terkait ketidakjelasan proses penyaluran. Anggota DPRD Kaltara, Listiani, menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.

Baca Juga  Pemda Diminta Perhatikan Terkait Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut dia, penyebab utama ketidakteraturan penyaluran tunjangan bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga lemahnya sistem pendataan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Ketidakjelasan mekanisme membuat sebagian guru tidak mengetahui kapan hak mereka akan dicairkan.

“Jangan bicara tentang pencairan dana saja, tapi bagaimana sistemnya dirancang agar tidak ada guru yang tertinggal. Pemerintah harus memastikan prosedur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya pada pekan ini.

Baca Juga  DPRD Nunukan Bahas Harmonisasi Ranperda Inisiatif Bersama Kemenkumham RI Kanwil Kaltim

Listiani menyebut, pemerintah daerah harus mengambil sikap lebih tegas, terutama dalam memastikan kesesuaian data penerima dan jadwal pencairan. Ia menilai penting adanya sistem monitoring yang lebih ketat agar penyaluran tunjangan tidak lagi menimbulkan keluhan berulang.

“Sistem ini harus dibuat lebih jelas, mudah dipahami, dan tepat sasaran. Itu penting agar guru mendapat kepastian,” katanya.

Baca Juga  Anggota DPRD Kaltara Rahman : Pemerintah Harus Serius Fasilitasi Potensi Pemuda di Perbatasan

Ia yakin pembenahan mekanisme dapat menjadi langkah awal perbaikan yang lebih luas, sehingga kesejahteraan guru di pedalaman dan perbatasan dapat terus ditingkatkan dan mendukung upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltara. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *