DPRD KaltaraParlemenPendidikan

Mekanisme Pengelolaan TKG Dinilai Perlu Pembenahan Menyeluruh

Loading

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Mekanisme pengelolaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) kembali menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari sejumlah guru di daerah pedalaman Malinau terkait ketidakjelasan proses penyaluran. Anggota DPRD Kaltara, Listiani, menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.

Baca Juga  Pimpin Upacara Hardiknas di SMKN 1 Nunukan, Muhammad Mansur Tekankan Pendidikan Karakter

Menurut dia, penyebab utama ketidakteraturan penyaluran tunjangan bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga lemahnya sistem pendataan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Ketidakjelasan mekanisme membuat sebagian guru tidak mengetahui kapan hak mereka akan dicairkan.

“Jangan bicara tentang pencairan dana saja, tapi bagaimana sistemnya dirancang agar tidak ada guru yang tertinggal. Pemerintah harus memastikan prosedur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya pada pekan ini.

Baca Juga  Hormati Jasa Pahlawan, Anggota DPRD Nunukan Saddam Husain Gelar Ziarah dan Aksi Sosial

Listiani menyebut, pemerintah daerah harus mengambil sikap lebih tegas, terutama dalam memastikan kesesuaian data penerima dan jadwal pencairan. Ia menilai penting adanya sistem monitoring yang lebih ketat agar penyaluran tunjangan tidak lagi menimbulkan keluhan berulang.

Baca Juga  DPRD Nunukan Desak Perbaikan Jalan di Kampung Tebol yang Lumpuhkan Aktivitas Warga

“Sistem ini harus dibuat lebih jelas, mudah dipahami, dan tepat sasaran. Itu penting agar guru mendapat kepastian,” katanya.

Ia yakin pembenahan mekanisme dapat menjadi langkah awal perbaikan yang lebih luas, sehingga kesejahteraan guru di pedalaman dan perbatasan dapat terus ditingkatkan dan mendukung upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltara. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *