MalukuNusantara

HMI Cabang Namlea Tuntut Bupati Buru Tutup Tambang Ilegal Gunung Botak

Loading

terasnkri.com | Maluku, Namlea – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Buru melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Buru, Rabu (02/02/2022).

Aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Buru ditengarai akibat beberapa persoalan yang terjadi di tambang ilegal gunung Botak, termasuk kejadian yang terjadi belakangan ini.

Dalam aksi, mereka meminta dan mendesak Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi segera menutup tambang ilegal gunung Botak karena tidak mempunyai ijin dan banyak memakan korban termasuk pembunuhan.

Dalam orasinya para massa aksi (mahasiswa) menuntut dan memaksakan Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi segera mengeluarkan surat ijin untuk segera membuka tambang Ilegal Gunung botak karena yang paling ensesial, sudah sepuluh tahun semenjak tragedi 2012 sampai sekarang ijin usahanya belum ada.

“Kita cuma dari mahasiswa meminta  mempercepat ijin, dan kalau ijin belum keluar untuk sementara tambang gunung Botak ditutup, Karena kalau tidak di tutup akan banyak memakan korban pembunuhan di gunung botak,” teriak para mahasiswa.

Baca Juga  Pererat Silaturahmi, Plt Camat Sebatik Utara Hadiri Buka Puasa Bersama di Gedung Aiman

“Dan juga kami meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah kabupaten Buru, karena tambang ilegal gunung Botak termasuk wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten Buru. Karena kejadian naas di gunung Botak itu merupakan proses pembiaran”

“Oleh sebab itu kami meminta bahwa bukan saja dari pemerintah kabupaten Buru, tapi dari semua unsur elemen penting untuk duduk satu meja semisalnya Kejaksaan, Kapolres, Dandim, dalam hal ini juga Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Buru untuk mensterilkan keadaan di gunung Botak, tujuannya dapat menimalisir kejadian-kejadian naas di gunung Botak. Dan solusinya adalah untuk sementara waktu di tutup dulu agar suasana atau keresahan masyarakat kabupaten Buru saat ini tidak terganggu,” papar para pendemo.

Karena menurut para pendemo, tambang bukan saja salah satu alasan agar orang bisa saja kerja di gunung Botak, tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa masyarakat bekerja.

“Inilah yang menjadi kajian akademisnya Himpunan Mahasiswa Islam untuk kami datang menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Buru atau yang di wakili oleh para Asisten dan kami minta tanggapan dari bapak-bapak semua,” tutur mereka.

Baca Juga  Bupati Ikram Umasugi Audensi Dengan BWS Maluku Terkait Pembangunan Sumber Daya Air di Kab Buru

Pada kesempatan itu, Asisten I, Masri Bugis yang berada di Kantor Bupati Buru menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti apa yang disampaikan para mahasiswa dengan mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

“Saran-saran yang tadi baru di sampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu merupakan suatu hal yang sangat berharga buat kita pemerintah daerah dan saran saran itu semua akan kita tampung dan kita akan mencari solusi untuk semuanya permasalahan itu,” ucap Masri Bugis.

“Memang selama ini kita juga sudah koordinasi dengan unsur Forkopimda, dalam hal ini untuk menangani masalah di gunung Botak. Dan kita juga tidak tinggal diam dan tidak membiarkan pembiaran, tetapi kita akan terus lakukan upaya-upaya untuk bagaimana menangani apa yang terjadi di gunung Botak. Kita akan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan seluruh aktifitas di gunung Botak  dan menutup tambang ilegal itu,” tandas Bugis.

Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan yang di sampaikan oleh ketua Orasi mahasiswa HMI Indwiran Soakil yaitu mereka meminta dari Bupati Buru dan Ketua DPRD Kabupaten Buru di antaranya mereka mendesak bupati Buru dan ketua DPRD agar segera menganggarkan biaya pengamanan aparat gabungan TNI dan Polri dan Satpol PP di wilayah gunung Botak, Gogorea, dan Kali Anahoni di Pulau Buru.

Baca Juga  IMM Buru Soroti Penertiban Gunung Botak, Diduga Tebang Pilih Terhadap PT HAM

Mendesak Bupati Buru segera membentuk tim percepat peti menuju gera Miu gunung Botak Gogorea dan Kali Anahoni agar tim benar-benar ahli di bidang pertambangan dan serta keterlibatan kementerian terkait.

Meminta Bupati Buru agar penyusunan tim percepatan memasukan OKP sebagai agenda kontrol agar semua pihak merasa bertanggung jawab.

Diketahui, hadir dalam menerima orasi yang disampaikan mahasiswa HMI di kantor Bupati Kabupaten Buru adalah  Asisten I,  Asisten III, Kepala Satuan Pol PP dan Kabag Humas Kabupaten Buru.  (Grace)

JANGAN LUPA : SELALU MEMAKAI MASKER APABILA BERAKTIVITAS DILUAR RUMAH, SELALU MENJAGA JARAK, KERAP MENCUCI TANGAN, HINDARI KERUMUNAN, KURANGKAN MOBILITAS DAN BERDOA KEPADA TUHAN UNTUK CEGAH COVID-19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *