Suahasil Nazara Tegaskan APBN Harus Sehat dan Kredibel
TERASNKRI.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah.
Hal itu disampaikan Suahasil seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat sekaligus memiliki kredibilitas di mata masyarakat.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil.
Menurutnya, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu membiayai program-program prioritas pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.
“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” tegasnya.
Suahasil juga memastikan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen. Ia menilai APBN harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” katanya.
Selain menjaga kesehatan fiskal, Suahasil menekankan pentingnya komunikasi publik yang kredibel. Menurutnya, kepercayaan terhadap APBN tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui penyampaian informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, Suahasil menegaskan efisiensi tidak identik dengan pemotongan belanja. Efisiensi harus diarahkan agar setiap anggaran menghasilkan keluaran maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam menjalankan tugas barunya, Suahasil memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan secara berkesinambungan. (TN/BPMI Setpres)
