DPRD Buru dan TAPD Bahas Rancangan KUA-PPAS 2027, Belanja Daerah Rp 709,5 Miliar Disetujui Pemerintah
TERASNKRI.COM | BURU, MALUKU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buru bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buru menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat DPRDa Buru, Namlea, Rabu (26/8/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Buru Bambang Langlang Buana, didampingi Wakil Ketua I Sunardi Idris, Wakil Ketua II Jaidun Saanun, dan jajaran tim Banggar. Serta, dihadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Azis Tomia selaku Ketua TAPD Kabupaten Buru, beserta jajarannya.
Dalam pembahasan itu akhirnya disepakati rencana belanja daerah TA 2027 senilai Rp709,589,796,121,00. Dengan rincian sebagai berikut ;
Belanja Operasi, Rp553,682,202,742,95
Belanja Modal, Rp41,145,716,179,10
Belanja Tidak Terduga, Rp1,532,739,400,00
Belanja Transfer, Rp113,229,137,798,95
Fokus utama pembahasan ini adalah menyelaraskan prioritas untuk pendapatan daerah, kesejahteraan ASN, kebutuhan masyarakat soal air bersih, memastikan alokasi anggaran pada sektor-sektor krusial, khususnya kesehatan dan infrastruktur, serta menjamin proses penyusunan APBD TA 2027 berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Buru Bambang menegaskan, pentingnya sinergi antara TAPD dan Banggar DPRD dalam mengawal dokumen penganggaran ini agar setiap alokasi program memberikan dampak nyata terutama bagi masyarakat.
“Pembahasan KUA-PPAS 2027 ini menjadi instrumen krusial untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam memastikan alokasi anggaran pada sektor-sektor mendasar, seperti kesehatan kesejahteraan ASN, kebutuhan masyarakat secara optimal. Kita berkomitmen agar seluruh proses penganggaran APBD TA 2027 dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru,” ujar Bambang di sela-sela rapat.
Terkait hal itu, Sekda Buru Azis Tomia berharap, adanya pengawasan dari anggota Banggar, baik ketua dan semua anggota DPRD terhadap seluruh kinerja pemerintah daerah.
“Saya yakin, DPRD punya akses lebih baik ke masyarakat, sehingga mereka bisa menyampaikan masukan-masukan secara langsung. Dengan pengawasan yang lebih baik ini, maka pemerintahan juga dapa berjalan dengan baik. Semoga eksekutif dan legislatif dapat sama-sama menciptakan bagaimana mencapai Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), sehingga masyarakat benar-benar mendapat manfaat dari apa yang sama-sama kita putuskan. (Grace)
