Nunukan

Isu Mobil Dinas Serta Bansos, TBBR Nunukan Minta Masyarakat Bijak Bermedsos dan Saring Informasi

Loading

Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pulau Nunukan, Basri, (Foto : Ist)

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA — Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pulau Nunukan, Basri, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terkait isu pengadaan kendaraan dinas Bupati Nunukan dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang ramai diperbincangkan publik.

Ketua TBBR Nunukan menilai arus informasi yang deras sering kali memicu kesalahpahaman dan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ia menegaskan pentingnya menyaring berita sebelum dibagikan dan menjadi perbincangan publik.

Baca Juga  Pembebasan Lahan Embung Lapri Mandek, Pasokan Air Bersih Warga Sebatik Terancam

“Setiap orang perlu memastikan informasi yang diterima valid dan berimbang. Jangan langsung menyebarkan berita yang sifatnya provokatif atau setengah benar,” kata Basri, Senin (29/12/2025).

Menurut Basri, kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah hal wajar dan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kritik tersebut harus dibangun di atas fakta dan data yang akurat agar tidak memicu polarisasi masyarakat.

“Kritik itu sah, tapi kalau dibangun dari emosi atau berita yang belum jelas sumbernya, bisa menimbulkan konflik antarwarga. Kita harus tetap menjaga persatuan,” jelas Basri.

Baca Juga  PWI Nunukan Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama

Terkait pengadaan kendaraan dinas, Basri menjelaskan bahwa hal tersebut masuk dalam mekanisme pengelolaan anggaran daerah yang diatur oleh regulasi. Meski demikian, ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan masukan masyarakat agar kebijakan lebih sensitif terhadap kondisi riil warga, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Sementara untuk penyaluran Bansos, Basri menekankan pentingnya akurasi data penerima. Kesalahan dalam pendataan, menurut dia, harus segera diperbaiki secara terbuka tanpa menimbulkan saling menyalahkan di ruang publik.

Baca Juga  Perkuat Deteksi Dini di Perbatasan, Satgas BAIS dan Plt. Camat Sebatik Utara Bahas Peran Tokoh Adat

“Bantuan sosial menyentuh hak dasar masyarakat. Kalau ada data yang kurang tepat, perbaikannya harus transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Basri juga mengingatkan peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik secara konstruktif dan berbasis fakta. Ia menekankan pentingnya tetap mematuhi etika dan hukum agar pengawasan tidak mengganggu ketertiban dan kepercayaan sosial.

“Nunukan hanya bisa maju jika suasana sosial tetap aman, rukun, dan masyarakat mampu berpikir kritis. Mari saring informasi, gunakan media sosial dengan bijak, dan jaga persatuan,” tutup Basri. (TN/tfk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *