Wabup Hanafiah; Perlu Dukungan Pusat Jadikan Nunukan Daerah Industri Pengolahan Rumput Laut
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Wacana untuk menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah industri pengolahan rumput laut sebagaimana disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja di Mamolok Kabupaten Nunukan, belum lama ini mendapat sambutan antusias dari Pemerintah Kabupaten Nunukan .
Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, menyampaikan rasa antusias sikap Pemkab Nunukan atas wacana tersebut ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/4/2023)
Hanafiah menuturkan dengan potensi besar komoditas rumput laut yang dimiliki daerah ini, tentunya sangat tepat jika Kabupaten Nunukan dijadikan sebagai daerah Industri pengolahan rumput laut.
“Karena ini memberikan nilai tambah yang sangat besar pada usaha budidaya rumput laut yang dikembangkan di Nunukan selama ini dibanding jika hanya mengirimnya ke luar daerah dalam bentuk bahan baku saja,” tutur Hanafiah.
Lanjutnya, dijadikannya Nunukan ini sebagai daerah industri pengolahan rumput laut, dengan sendirinya akan meningkatkan player efek tumbuhnya perekonomian daerah yang sangat signifikan.
“Dengan adanya industri pengolahan rumput laut, dapat memberi dampak positif yang akan mengembangankan berbagai bidang usaha lainnya, dan akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi,” ujarnya.
Namun, di akui Hanafiah terhadap wacana untuk menuju Nunukan menjadi daerah industri pengolahan rumput laut, memang membutuhkan proses yang tidak singkat. Banyak faktor pendukung yang diperlukan. Karenanya, untuk mewujudkan harapan dimaksud, daerah ini masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah pusat dalam mendukung terciptanya daerah industri pengolahan rumput laut dimaksud.
“Seperti bagaimana memulai ketersediaan bibit rumput laut yang lebih berkualitas dapat terpenuhi dari daerah ini sendiri karena selama ini bibit rumput laut yang digunakan di Kabupaten Nunukan masih dipasok dari luar daerah,” ungkap Hanafiah.
Dituturkan oleh Wabup, untuk mewujudkan wacana seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu, memang masih membutuhkan intervensi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat ada beberapa hal taknis yang memang belum mampu dilakukan oleh daerah.
Jika nanti ada pendirian pabrik dengan berbagai fasilitas pendukungnya yang harus ditangani oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Tidak bisa dilakukan sembarangan oleh tenaga yang tidak memiliki kemampuan penanganannya di bidang itu.
“Pemda tentunya sangat mendukung wacana tersebut. karena memang kita masih membutuhkan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, jika ada program-program yang akan diturunkan ke daerah ini karena masih adanya keterbatasan yang dialami oleh daerah,” pungkas Wabup Hanafiah. (TN-Adv/Berita Nnkn)
