MinselNusantara

Pemkab Minsel Terbaik Kedua se-Sulut Capaian MCP-KPK Tahun 2022

Loading

terasnkri.com | Minsel, Sulut – Pemerintahan kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga  Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026, 61 Personel Polres Buru dan Satbrimobda Maluku Terima Tanggungjawab Lebih Tinggi

Untuk diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional. Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Baca Juga  Kapolres Buru Bersama Forkopimda Ikuti Upacara dan Ramah Tamah HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Capaian MCP-KPK Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 berdasarkan data Per Tanggal 25 Januari 2023 berada di posisi terbaik kedua se- Provinsi Sulawesi Utara, hal ini menjadi wujud capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola terus menunjukkan perbaikan.

Pada Kesempatan tersebut Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH menyebut pencapaian ini tentunya berkat sinergitas semua stakeholder, terkhusus pengawasan intern melalui Inspektorat Daerah yang bekerja maksimal.

Baca Juga  TNI Wujudkan Rumah Layak Huni, Kodim 1506/Namlea dan Yon TP 821 Gelar Karya Bakti Pembangunan RTLH di Dusun Nametek

“Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama semua elemen di Pemkab Minsel, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program kerja. Serta pendampingan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP, sebagai upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah dalam pembangunan di Minsel, dan berharap agar capaian MCP ini terus bergerak naik ” ungkapnya. (Corry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *