Pemprov Kaltara Tegaskan Prioritas Belanja pada Pelayanan Dasar dalam Perubahan APBD 2026
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 di Ruang Rapat Lemlai Suri, Gedung DPRD Kaltara, Jumat (25/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. M. Nasir, S.E., dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., untuk menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, Pemprov Kaltara mengapresiasi berbagai masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Terkait penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kaltara menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi penerimaan dan dinamika ekonomi daerah.
Upaya peningkatan PAD tetap dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain dengan memperkuat kelembagaan, mengoptimalkan pengawasan, mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
Sementara pada sisi belanja, pemerintah daerah mengarahkan ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat sejumlah sektor prioritas, terutama pelayanan dasar dan penataan infrastruktur publik.
Prioritas tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk penyelenggaraan jalan. Pemprov Kaltara juga tetap memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, kehutanan, evaluasi program Beasiswa Kaltara Unggul, pembinaan UMKM lokal, serta kesiapsiagaan penanganan bencana.
Sekprov Kaltara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.
“Memasuki Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang penuh tantangan, kita dituntut untuk bekerja lebih keras dan memperkokoh kolaborasi agar seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara tetap dapat terpenuhi dengan baik,” tegas Denny.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai bentuk sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses pembangunan dan penganggaran di Provinsi Kalimantan Utara. (TN/DKISP Kaltara)
