Prabowo Beberkan Alasan Gibran Mundur dari Wapres: Ada Ketidaksesuaian Syarat Pendidikan
TERASNKRI.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian syarat pendidikan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia menjadi alasan utama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa Gibran sebenarnya telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur saat berada di luar negeri. Namun, sistem pendidikan di negara tempat Gibran belajar memiliki perbedaan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo.
Merujuk pada putusan hukum terakhir, Prabowo mengakui adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan administrasi pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Gibran memilih langkah berjiwa besar untuk menanggalkan posisinya.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Pengunduran diri ini merupakan buntut dari rentetan proses hukum terkait keabsahan pendidikan Gibran. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Oktober 2026 memang memutuskan tidak menerima gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait syarat pendidikan Gibran. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Polemik tersebut memuncak ketika Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 secara resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
MPR Siapkan Pengganti Wapres dalam 60 Hari
Merespons pengunduran diri tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa saat ini posisi kursi nomor dua di pemerintahan telah kosong. Sesuai konstitusi, MPR kini memiliki tenggat waktu untuk segera melakukan pemilihan pengganti.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” tegas Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Proses pergantian ini akan sepenuhnya mengacu pada mekanisme tata tertib MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. (TN/SS)
