Polda Metro Jaya Bongkar 7 Kasus TPPO, Modus Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran ke Rusia
TERASNKRI.COM | JAKARTA — Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya berhasil membongkar tujuh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama periode Maret hingga November 2026. Dari serangkaian pengungkapan tersebut, polisi telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka dan menyelamatkan 30 korban eksploitasi.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama penyelidikan antara Polda Metro Jaya dengan jajaran polres di wilayah hukumnya.
Pengungkapan ini melibatkan Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Polres Metro Depok. Adapun 30 korban yang diselamatkan terdiri atas 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
“Dari pengungkapan ini, kita mendapatkan tujuh perkara, ada 19 tersangka, dan juga 30 korban,” ungkap Kombes Pol. Rita Wulandari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah sindikat perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran dan pekerja benteng pertahanan di Rusia. Kasus ini diungkap melalui kerja sama Direktorat Reserse PPA-PPO dengan Polres Metro Jakarta Barat.
Para pelaku mengelabui korban dengan iming-iming menggiurkan, yakni nilai kontrak sebesar Rp400 juta, gaji bulanan antara Rp40 juta hingga Rp50 juta, tunjangan anak Rp3 juta, serta jaminan fasilitas pengamanan. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Banyak korban dilaporkan hilang kontak dengan keluarganya, bahkan ada yang dikabarkan meninggal dunia.
“Namun, dari semua janji ini, hampir seluruhnya tidak terpenuhi,” tegas Rita menanggapi modus perekrutan ke Rusia tersebut.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, memaparkan bahwa dari total tujuh perkara TPPO, dua kasus ditangani langsung oleh Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima lainnya ditangani oleh tingkat polres.
Sindikat TPPO ini beroperasi menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari prostitusi lintas negara hingga jeratan utang.
“Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen dan pengiriman WNI ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan,” jelas Kombes Pol. Budi Hermanto.
Terkait proses hukum, Budi menyebutkan penanganan ketujuh kasus ini terus berjalan. Saat ini, dua berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan, satu perkara telah memasuki Tahap I, sementara empat perkara lainnya masih dalam tahap penyusunan pemberkasan.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah tegas ini adalah bagian dari komitmen nyata kepolisian untuk memberantas jaringan perdagangan orang, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai modus rekrutmen fiktif dan eksploitasi di tingkat nasional maupun internasional. (TN/Hms Polri)
