Pemkab Nunukan Tetapkan Status Tanggap Darurat Longsor Krayan, Bantuan BNPB Mulai Didistribusikan Lewat Udara
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari menyusul bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor yang memutus total akses jalan menuju Kecamatan Krayan Selatan dan Long Layu.
Penetapan status tanggap darurat tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus saat melepas penerbangan pesawat yang mengangkut bantuan logistik menuju Krayan Selatan (Long Layu) dari Bandara Nunukan, Jumat (24/7/2026).
Longsor yang dipicu tingginya intensitas curah hujan menyebabkan jalan lingkar Krayan, yang menjadi satu-satunya akses darat penghubung Long Bawan dengan Krayan Selatan (Long Layu), terputus total sehingga menghambat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Nunukan, bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 1.507 jiwa atau 460 kepala keluarga (KK) yang bermukim di wilayah Long Layu.
Wakil Bupati Hermanus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan atensi penuh terhadap keselamatan masyarakat dan memastikan kebutuhan logistik warga tetap terpenuhi. Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Pusat untuk percepatan penanganan bencana ini,” ujarnya.
Menurut Hermanus, penanganan dampak sosial menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, sedangkan perbaikan Jalan Lingkar Krayan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Secara kewenangan dampak sosial, Pemkab Nunukan memiliki peran utama. Namun, status Jalan Lingkar Krayan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Saat ini kami terus berkoordinasi agar ada penanganan jangka pendek selama masa darurat dan solusi permanen untuk perbaikan jalan tersebut,” katanya.
Pada kesempatan itu, Hermanus yang mewakili Bupati Nunukan juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas respons cepat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BNPB yang telah merespons dengan cepat kebutuhan masyarakat Krayan Selatan melalui penyaluran bantuan logistik. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang saat ini mengalami keterbatasan akses,” ucapnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Kolonel (Purn.) Agus Marsanto mengatakan BNPB menyalurkan bantuan logistik senilai sekitar Rp200 juta dengan total berat lebih dari 4 ton.
Bantuan tersebut terdiri atas paket sembako, susu, serta paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan untuk masyarakat terdampak bencana.
Karena jalur darat masih belum dapat dilalui, seluruh bantuan didistribusikan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersial yang disewa khusus.
“Meskipun biaya transportasi udara cukup tinggi, ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk membantu masyarakat di wilayah perbatasan. Keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga Krayan Selatan menjadi prioritas utama kami,” ujar Agus.
Ia menambahkan, pengiriman logistik dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali penerbangan (sortie) dari Nunukan menuju Krayan Selatan mengingat keterbatasan kapasitas angkut pesawat.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan H. Asmar menjelaskan bahwa masa tanggap darurat selama 14 hari akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Apabila distribusi logistik belum dapat dilakukan secara optimal atau kondisi cuaca semakin memburuk, maka masa tanggap darurat akan diperpanjang. Sementara itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus dilakukan untuk percepatan penanganan teknis jalan yang terdampak longsor,” jelas Asmar.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap seluruh bantuan dapat segera diterima masyarakat terdampak, sementara upaya pembukaan akses jalan dan penanganan pascabencana terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BNPB, dan seluruh instansi terkait. (TN/Prokompim Nnkn)
