DPRD NUnukan Fasilitisasi Mediasi Antara JPT dengan PT. Pelindo Cabang Nunukan Terkait Tarif E-Pass
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan kembali memfasilitasi mediasi antara pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan PT Pelindo Cabang Nunukan terkait penyesuaian tarif E-Pass Pelabuhan Tunon Taka tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung alot ini digelar di Ruang Ambalat Kantor Pelindo Nunukan, Kamis (5/2/2026).
Hadir dalam mediasi tersebut Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, S.H., Sekretaris Komisi I Muhammad Mansur, General Manager PT Pelindo Nunukan Anugrah Amalia, serta perwakilan KSOP, Dinas Perhubungan, dan pengusaha JPT se-Kabupaten Nunukan.
Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, menegaskan kehadiran DPRD bertujuan memastikan kebijakan tarif berjalan berimbang tanpa membebani arus distribusi barang di wilayah perbatasan.
“Tarif yang disepakati harus masuk akal bagi pelaku usaha sekaligus mendukung operasional pelabuhan agar aktivitas ekonomi tetap stabil,” ujar Andi Fajrul.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I Muhammad Mansur mengingatkan bahwa pelabuhan adalah urat nadi ekonomi daerah. Ia mewaspadai dampak kenaikan tarif yang terlalu tinggi terhadap kenaikan harga barang di masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, para pengusaha JPT mendesak adanya perimbangan antara besaran tarif dengan kualitas infrastruktur, terutama akses jalan dan area operasional yang saat ini masih dikeluhkan.
Menanggapi hal tersebut, GM PT Pelindo Nunukan, Anugrah Amalia, menyatakan pihaknya berkomitmen menyelaraskan penyesuaian tarif dengan peningkatan layanan. Ia menginformasikan bahwa proyek perbaikan akses jalan di area bongkar muat peti kemas saat ini tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada April 2026.
Pertemuan ini menjadi catatan penting bagi manajemen Pelindo untuk merumuskan angka tarif E-Pass final yang mencerminkan kemampuan pengguna jasa serta kebutuhan pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan. (TN/Shar)
