DPRD Nunukan Kritik Kenaikan E-Pass
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mengkritik keras kebijakan PT Pelindo Regional IV Nunukan yang menaikkan tarif E-Pass di Pelabuhan Tunon Taka. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung dinamis pada Selasa (3/2/2026), para legislator menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil dan minim transparansi.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., menyatakan keberatannya karena beban pembenahan sistem internal BUMN tersebut justru dilimpahkan kepada pengguna jasa, khususnya sopir truk. Ia menekankan bahwa digitalisasi dan perbaikan sistem merupakan kewajiban Pelindo sebagai perusahaan negara, bukan alasan untuk membebani masyarakat.
“Tidak ada dasar hukum yang kuat menjadi acuan, dan kondisi ekonomi supir saat ini belum siap menerima beban tambahan,” tegas Andi Fajrul.
Kritik tajam juga datang dari Anggota DPRD, Sadam Husein, yang membeberkan data keuntungan tahunan PT Pelindo Nunukan yang mencapai sekitar Rp38 miliar. Ia mempertanyakan urgensi kenaikan tarif di tengah laba perusahaan yang besar namun tidak dibarengi dengan fasilitas yang layak bagi masyarakat sekitar pelabuhan.
“Kita berdebat soal tarif tanpa indikator dan variabel yang jelas. Kenapa masyarakat yang dibebani untuk fasilitas internal Pelindo?” cetus Sadam.
Senada dengan itu, Politisi Partai Bulan Bintang, Andre Pratama, meminta manajemen Pelindo meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia memaparkan fakta di lapangan bahwa pendapatan sopir truk masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menurut perhitungannya, setelah dipotong pajak dan dibagi unit, sopir terkadang hanya menerima Rp60 ribu per kontainer.
“Perbaiki dulu fasilitas seperti toilet dan mushola, baru bicara soal pungutan jasa. Sekarang supir mau ke toilet saja susah, tapi tarif malah dinaikkan,” ujar Andre.
DPRD Nunukan memperingatkan bahwa jika aktivitas bongkar muat terganggu akibat kebijakan ini, dampaknya akan meluas pada stok barang dan kenaikan harga di wilayah perbatasan. Dewan mendesak manajemen Pelindo untuk melibatkan legislatif dalam setiap kebijakan strategis yang berdampak luas bagi stabilitas ekonomi masyarakat Nunukan. (TN/DPRD Nnkn)
