DPRD KaltaraParlemen

Anggota DPRD Kaltara Rahman Soroti Krisis Infrastruktur Pendidikan: Jumlah Sekolah Belum Memadai

Loading

Salah satu SMKN di Kaltara. (Foto : Ist)

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, menyoroti serius persoalan kurangnya fasilitas pendidikan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah murid di Kaltara.

Kondisi ini, menurutnya, mengancam kualitas pendidikan di provinsi perbatasan tersebut. Rahman, yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, mengungkapkan bahwa hasil peninjauan di beberapa daerah menunjukkan daya tampung sekolah, terutama di tingkat SMA/SMK, masih sangat terbatas.

Baca Juga  Safari Ramadan, Bunda Rahmawati Tegaskan Kepedulian untuk Generasi Penerus Kaltara

“Setiap tahun ajaran baru, masalah klasik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu muncul. Banyak calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri terdekat karena keterbatasan ruang kelas dan jumlah sekolah yang minim,” ujar Rahman saat dihubungi.

Rahman menekankan bahwa rasio antara jumlah sekolah, ruang kelas, dan jumlah murid belum mencapai standar ideal, menyebabkan penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit dan menciptakan kelas yang terlalu padat.

Baca Juga  Serap Aspirasi di Nunukan Timur, Andi Mariyati Kawal Usulan Gas Elpiji hingga Infrastruktur Jalan

Ketimpangan Geografis: Persoalan ini semakin parah di wilayah pedalaman dan perbatasan, di mana akses terhadap sekolah negeri sangat terbatas, memaksa orang tua mengeluarkan biaya lebih untuk sekolah swasta atau menyekolahkan anak ke luar daerah.

Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengajar: Selain infrastruktur fisik, Rahman juga menyoroti kebutuhan akan pemerataan guru berkualitas yang siap ditempatkan di daerah terpencil.

Baca Juga  Hj. Rahmawati Ajak Gen Z Kaltara Amalkan Empat Pilar MPR RI di Era Digital

Melalui sorotan ini, Rahman mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan penambahan ruang kelas baru (RKB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang.

“Pendidikan adalah investasi masa depan Pemerintah wajib memastikan setiap anak di Kaltara mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkendala infrastruktur,” tutup Rahman. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *