Pemerintah Diminta Perkuat Pendapatan Sektor Unggulan
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara menilai perlambatan fiskal daerah harus direspons pemerintah dengan strategi yang lebih tegas dan terarah, khususnya terkait penguatan pendapatan asli daerah.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, menyebut perlunya langkah korektif yang konkret agar penurunan kapasitas APBD tidak berdampak pada keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurut dia, pembenahan pajak kendaraan bermotor serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi fondasi awal yang perlu ditata ulang agar penerimaan fiskal kembali stabil.
“Kita harus segera menutup kebocoran di sektor pajak daerah. Potensinya besar, tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar Saleh pada pekan ini.
Selain pajak kendaraan, ia menekankan pentingnya menggarap sumber pendapatan dari sektor energi, perikanan—baik laut maupun tambak—minerba, hingga kehutanan. Saleh menilai ruang kontribusi fiskal dari sektor-sektor tersebut masih terbuka lebar.
Ia juga mendorong penguatan fungsi pengawasan dan penerapan regulasi agar setiap kegiatan usaha memberikan kontribusi yang sesuai dengan ketentuan dan berdampak nyata pada pendapatan daerah.
Tak hanya itu, Saleh menilai modernisasi sistem perpajakan daerah melalui digitalisasi merupakan keharusan. Transformasi ini diyakini dapat mencegah kebocoran sekaligus meningkatkan efektivitas penagihan.
“Digitalisasi mutlak dilakukan. Tanpa sistem yang modern, potensi pendapatan daerah akan terus bocor,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan kerja sama dengan perusahaan, termasuk optimalisasi dana CSR dan dana komitmen dari sektor pertambangan serta perkebunan, guna mendukung pembiayaan pembangunan.
Saleh menegaskan bahwa kontribusi perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang perlu dikelola dengan baik demi memperkuat ketahanan fiskal Kalimantan Utara. (Adv)
