Pemprov Kaltara Diminta Fokus pada Layanan Dasar

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk melakukan peninjauan ulang terhadap komposisi belanja daerah, menyusul semakin terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah.

Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, menilai struktur APBD saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama terkait pelayanan dasar.

Ia menegaskan perlunya pengawasan dan penyaringan ketat terhadap setiap pos belanja agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan tidak terserap pada kegiatan yang kurang berdampak.

“Belanja tahun 2026 harus benar-benar difokuskan pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan,” ujar Saleh.

Demokrat juga menilai belanja daerah perlu diarahkan pada upaya memperkuat ekonomi masyarakat, termasuk memastikan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal berjalan lebih cepat. Penguatan layanan publik serta percepatan digitalisasi birokrasi disebutnya sebagai langkah yang tidak boleh diabaikan.

Menurut Saleh, penataan ulang belanja menjadi kunci agar roda pembangunan tetap bergerak meski APBD menghadapi tekanan.

“Ketepatan menentukan alokasi anggaran akan menunjukkan apakah program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ucapnya. (Adv)