Perkuat Integritas, OKK Ke-II PWI Nunukan Cetak Wartawan Baru
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Ke-II, Minggu (8/12/2024) di Ballroom Lenfin Hotel.
Belasan wartawan Nunukan dan utusan calon wartawan desa, hadir dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Hasan Basri Mursali ini.
“OKK merupakan wadah penguatan organisasi dan peningkatan integritas seorang wartawan. Kita juga sedang mempersiapkan wartawan-wartawan baru di tingkat desa,” ungkap Ketua Panitia OKK PWI Nunukan, Norasima.
Menurutnya, sebelum melaksanakan OKK, PWI Nunukan sudah lebih dulu menggelar Pelatihan Literasi dan Wartawan Desa (PLWD) 2024 di sejumlah desa Pulau Sebatik.
Selanjutnya, peserta PLWD kemudian di undang bergabung mengikuti OKK bersama belasan wartawan Nunukan yang telah selesai mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua PWI Nunukan Taslee mengatakan, OKK bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang etika dan profesionalisme seseorang berkecimpung di dunia jurnalistik.
Selain itu, PWI Nunukan mendorong munculnya calon wartawan-wartawan baru di tingkat desa. “OKK adalah kegiatan penting yang wajib diikuti seluruh wartawan baik yang belum maupun yang telah bergabung di PWI,” tegas Taslee.
Kepala Badan Kesbangpol Nunukan, Hasan Basri Mursali menyampaikan, peran PWI di tengah masyarakat sangat strategis sebagai penghubung aspirasi mereka kepada pemerintah.
Dia memandang pelaksanaan OKK sebagai bentuk keseriusan PWI dalam menyiapkan SDM wartawan yang beintegritas dan profesional sebagai bekal di lapangan.
“Selamat mengikuti kegiatan OKK kepada rekan-rekan semua. Profesi wartawan itu mulia. Karena peran mereka adalah mata dan telinga masyarakat. Wartawan pula yang menjadi penghubung aspirasi masyarakat terhadap pemerintah,” ucap Hasan Basri.
OKK ke-II PWI Nunukan menghadirkan tiga narasumber dengan materi meliputi, sejarah organisasi PWI, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40/1999. (adm)
