DPRD NunukanNunukanParlemen

Asumsi PAD 2023 Menurun, Fraksi PPN minta Penjelasan Pemda

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Terkait asumsi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 yang menurun, menjadi pertanyaan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) DPRD Kabupaten Nunukan, untuk itu Fraksi PPN meminta pemerintah penjelasan pemerintah daerah terkait asumsi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023.

Juru Bicara Fraksi PPN Joni Sabindo menyampaikan hal tersebut melalui rapat paripurna pemandangan umum Fraksi Masa Sidang I 2022-2023, Selasa (1/11/2022) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Nunukan.

Baca Juga  APBD Kab. Nunukan 2025 Disetujui, Ketua DPRD: Manfaatkan Untuk Sektor Pertanian

Joni Sabindo mengatakan mengatakan, PAD mengalami penurunan signifikan sebesar 15.88 persen dibandingkan tahun anggaran 2022 sebelum perubahan.

“Kami dari Fraksi PPN Mohon Penjelasan dari pemerintah daerah mengenai penurunan tersebut,” kata Joni Sabindo.

Selain itu, Fraksi PPN juga menilai bahwa pemerintah daerah terhadap penyusunan RAPBD 2023 masih tergantung pada dana perimbangan pusat.

“Ketergantungan ini rentan terhadap pergerakan ekonomi yang dinamis dan perubahan kebijakan pemerintah” imbuhnya.

Fraksi PPN mengusulkan, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang ditargetkan dalam APBD tahun 2023, Pemkab Nunukan dituntut cerdas dan kreatif menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan daerah.

Baca Juga  Terkait PHK Sepihak Oleh PT SIL/SIP, Komisi I Akan Mediasi Tuntutan Karyawan

“Kami juga mengingatkan agar pemerintah terus mengupayakan oprmalisasi dan pemberdayaan BUMD, ini diharapkan dapat menambah penerimaan pendapatan Daerah,” lanjutnya.

Sektor strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2023, kata Joni Sabindo, adalah sector kesehatan.

Pemerintah Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan salah satunya angka kematian bayi  termasuk penyakit menular.

Baca Juga  Mendapat Predikat Masjid Percontohan Tingkat Nasional, Masjid Al - Azka Gelar Tasyakuran

Pelayanan OPD juga masih menjadi sorotan Fraksi PPN, Pemerintah Daerah harusnya menjawab keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan terjawab dalam APBD 2023 melalui pengalokasian anggaran.

RAPBD 2023 yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan dapat menjadi instrument dalam mewujudkan visi misi kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimisme terhadap beragam dinamika tentu lambat laun akan pemerintah daerah lewati, tentunya instens melakukan koordinasi baik DPRD Nunukan maupun antar OPD Nunukan. (TN/pubdokdprdnnk/Adv).