Ramsah: Pemerintah Harus Prioritaskan Infrastruktur yang Mendesak di Sebatik
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ramsah, menyoroti kondisi infrastruktur di Pulau Sebatik yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan memprioritaskan pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat, bukan semata mengejar realisasi anggaran.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Jalan Bhakti Husada. Ramsah mendorong ruas jalan tersebut masuk dalam prioritas penanganan pada anggaran perubahan karena kondisinya dinilai sudah rusak dan menjadi akses masyarakat menuju Kecamatan Sebatik Timur.
“Saya berharap di anggaran perubahan pemerintah segera melakukan pengaspalan Jalan Bhakti Husada. Jalan itu menuju kantor Kecamatan Sebatik Timur, ada sekolah juga. Kondisinya sudah parah dan membahayakan anak-anak sekolah maupun masyarakat yang setiap hari beraktivitas,” ujar Ramsah.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan program yang bersifat mendesak dengan pekerjaan yang masih dapat ditunda. Ia menyebut anggota DPRD dari daerah pemilihan memiliki tanggung jawab menyampaikan kondisi masyarakat berdasarkan temuan di lapangan.
“Kami yang di dapil melihat langsung kondisi di lapangan. Pemerintah harus melihat mana yang urgent dan mana yang tidak. Jangan sampai jalan yang sudah sangat rusak justru menunggu terlalu lama untuk ditangani,” katanya.
Ramsah yang merupakan Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan juga menyoroti kondisi jalan di Desa Bukit Aru Indah. Menurutnya, kerusakan jalan di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian karena terdapat sekolah dan pondok pesantren yang setiap hari menjadi tujuan masyarakat.
“Di Desa Bukit Aru Indah juga ada jalan yang sangat rusak. Di sana ada sekolah dan pondok pesantren. Ini menyangkut akses masyarakat dan anak-anak yang setiap hari menggunakan jalan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung Jalan Mattirowali yang disebut telah sekitar 10 tahun belum mendapatkan penanganan memadai. Sejumlah box culvert di kawasan tersebut bahkan dilaporkan mengalami kerusakan hingga roboh.
“Jalan Mattirowali sudah sekitar 10 tahun tidak tersentuh. Ada beberapa box culvert yang sudah rubuh, sementara di dalam sana ada kampung dan masyarakat yang membutuhkan akses,” kata Ramsah.
Persoalan Jalan Poros Tengah, khususnya ruas Desa Sungai Limau dari kawasan Laoudres menuju Maspul, juga kembali disampaikan. Ramsah mengatakan kondisi jalan tersebut telah berulang kali menjadi perhatian karena digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan Jalan Poros Tengah, tepatnya di Desa Sungai Limau, Laoudres menuju Maspul. Kasihan masyarakat di sana. Mereka setiap hari melakukan aktivitas melalui jalan itu, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan perhatian yang semestinya,” tuturnya.
Menurut Ramsah, persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, mobilitas warga, aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Ramsah menyebut terdapat masyarakat yang telah menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan listrik yang memadai.
“Begitu juga listrik. Sudah sekitar 30 tahun pemerintah tidak hadir untuk masyarakat di sana. Saya berharap persoalan ini juga menjadi perhatian,” katanya.
Ramsah berharap pemerintah daerah melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat diarahkan pada infrastruktur yang dinilai paling mendesak.
“Harapan saya ada pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat secara langsung. Mana yang urgent, itu yang harus diprioritaskan,” pungkasnya. (TN/Syam)
