DPRD NunukanNunukanPemkab Nunukan

Pemkab dan DPRD Nunukan Sampaikan Nota Penjelasan Tiga Raperda dalam Rapat Paripurna

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyampaikan nota penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa malam (17/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Maryati. Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menyampaikan nota penjelasan dua Raperda usulan pemerintah daerah, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Baca Juga  Bupati Nunukan Minta Pembahasan Perubahan APBD 2026 Berjalan Efektif

Kedua regulasi tersebut dirancang sebagai instrumen hukum strategis yang saling melengkapi dalam mendukung penataan kawasan permukiman di Kabupaten Nunukan. Khusus untuk Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pengaturannya mencakup tujuh kriteria kekumuhan, meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, serta proteksi kebakaran.

Selain upaya pencegahan dan penguatan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, Raperda tersebut juga mengatur mekanisme penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pemkab Nunukan berharap pembahasan kedua Raperda bersama DPRD dan pemangku kepentingan terkait dapat berjalan konstruktif guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat.

Baca Juga  Pemkab Nunukan Kukuhkan Pokdarwis dan Gelar Workshop Keselamatan Wisata

Pada rapat paripurna yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, menyampaikan nota penjelasan satu Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Regulasi ini diajukan untuk memperkuat pemenuhan hak sekaligus melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Baca Juga  Lima Pejabat Polres Nunukan Berganti, Kapolres Tekankan Adaptasi dan Pelayanan Masyarakat

Raperda tersebut turut menyoroti praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak, seperti pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan, maupun aktivitas lain yang berpotensi membahayakan keselamatan serta menghambat pendidikan dan tumbuh kembang mereka.

Melalui landasan hukum ini, upaya pencegahan dan penanganan permasalahan anak diharapkan dapat dijalankan secara terpadu melalui pengawasan, penegakan hukum, edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, hingga penanganan faktor sosial dan ekonomi. Selanjutnya, ketiga Raperda tersebut akan dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. (TN/Prokompim Nnkn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      

Loading