Kalimantan UtaraPemprov Kaltara

Audiensi dengan MA RI, Gubernur Siap Dukung Pembangunan PTUN di Kaltara

Loading

TERASNKRI.COM | JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima audiensi Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., di Gedung Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan turut didampingi Kepala Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP.

Baca Juga  Timbalan Menteri Digital Sarawak Kagumi PLBN RI, Wilson Uga Janji Bawa Usulan ke Pemerintah Malaysia

Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah hal strategis, di antaranya permohonan hibah lahan untuk pembangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Tanjung Selor.

Selain pembangunan gedung utama, turut dibahas kebutuhan gedung operasional sementara selama proses pembangunan berlangsung.

PTUN sendiri merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menangani sengketa tata usaha negara antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara.

Baca Juga  Ketua JMSI Kaltara Apresiasi Diskusi KUHP Terkait Pers di UBT

Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur Zainal menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan PTUN di Kaltara.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Kaltara siap membantu proses penyediaan lahan yang dibutuhkan.

“Untuk di Tanjung Selor ada lahan di kawasan Kota Baru Mandiri, nanti bisa dibangun di sana. Tinggal menyurati saja perihal permohonan hibah lahannya,” kata Zainal.

Baca Juga  Peringati Mayday 2026, Gubernur Kaltara Ajak Buruh Kedepankan Dialog dan Dorong Pembentukan PHI

Terkait kebutuhan kantor operasional sementara, ia juga meminta agar dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

“Terkait kantor sementara bisa menyurati ke Bupati Bulungan, kami siap membantu,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan proses pembangunan PTUN di Kaltara dapat segera terealisasi guna mendukung pelayanan hukum dan peradilan yang lebih optimal bagi masyarakat. (TN/DKISP Kaltara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *