Tudingan Pungli di Area Tambang Adalah Fitnah, KNPI Buru dan Penambang Berdiri Bersama TNI
TERASNKRI.COM | BURU, MALUKU – Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kodim 1506/Namlea baru-baru ini diterpa isu miring terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp3.000.000 di area pertambangan. Menanggapi pemberitaan dari salah satu media online tersebut, sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat penambang angkat bicara untuk meluruskan fakta yang sebenarnya.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru, Abdulah Umar, secara tegas menyatakan bahwa tudingan yang diarahkan kepada TNI adalah bentuk provokasi yang tidak berdasar. Menurutnya, isu tersebut sengaja diembuskan dengan unsur untuk memecah belah hubungan harmonis antara TNI dan rakyat yang selama ini sudah terjalin baik.
Apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar dan murni fitnah. Kehadiran personel TNI di pos-pos pengamanan area pertambangan justru bertujuan mulia, yakni memperkecil ruang konflik antar penambang yang kerap berujung pada tindakan anarkis atau pembunuhan,” ujar Abdulah Umar.
Ia menambahkan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam narasi yang menyudutkan aparat tanpa bukti otentik, karena keberadaan TNI di lokasi adalah untuk menjamin stabilitas keamanan bagi semua pihak.
Senada dengan tokoh pemuda, para pelaku usaha pertambangan di lapangan justru merasa sangat terbantu dengan kehadiran aparat. Salah satu penambang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa herannya terhadap pemberitaan yang menyudutkan TNI.
Dia juga menyampaikan bahwa kami masyarakat penambang merasa jauh lebih aman dalam bekerja karena adanya pengawasan dari pihak TNI dan Keberadaan tentara terbukti efektif meredam ketegangan horizontal di lokasi tambang dan masyarakat juga meminta Pangdam XV/Pattimura dan Dandim 1506/Namlea untuk tetap konsisten mengawal aktivitas warga di area pertambangan.
Kami “Masyarakat” juga menegaskan kepada Bapak Pangdam dan Dandim Namlea agar jangan terprovokasi dengan isu-isu yang ingin memecah belah kami dengan tentara. Sesungguhnya kami sangat merasa aman bekerja ketika keamanan dijaga oleh TNI,” tegas penambang tersebut.
Abdulah Umar menilai pemberitaan dari salah satu media online hanya terkesan menjatuhkan nama baik institusi TNI tanpa melakukan cek dan ricek yang berimbang. Ia pun mendesak pihak militer untuk mengambil langkah formal.
“Kami berharap Dandim 1506 Namlea bisa memanggil wartawan yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas tulisan-tulisan yang berbaur fitnah tersebut. Berita haruslah berbasis fakta, bukan asumsi yang meresahkan masyarakat,” pungkas Abdulah. (GP)
