Ketergantungan Transfer Pusat Masih Wajar, namun Pemprov Diminta Siapkan Langkah Kemandirian

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara menilai bahwa dominannya pendapatan transfer dari pemerintah pusat—yang pada 2026 mencapai Rp1,248 triliun—menjadi tanda bahwa kemandirian fiskal daerah masih dalam proses menuju kematangan. Ketua Fraksi PKS, Ladullah, menyebut kondisi ini lumrah terjadi pada daerah yang tengah berkembang.

Menurut Ladullah, posisi Kaltara yang relatif baru dan masih membangun infrastruktur dasar membuat peran transfer pusat tetap krusial. Namun, ia mengingatkan perlunya menyiapkan strategi penguatan ekonomi agar ketergantungan tersebut dapat berangsur-angsur menurun.

“Kita memahami situasinya, tetapi tetap perlu ada arah jangka panjang untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah,” ujarnya.

PKS mendorong pemerintah daerah memperkokoh basis ekonomi produktif melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan secara mandiri.

Selain itu, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru juga dinilai perlu dipacu agar aktivitas ekonomi tidak bertumpu pada wilayah tertentu saja. Dengan demikian, peluang usaha dan pergerakan ekonomi dapat berkembang lebih luas.

Ladullah turut menekankan pentingnya menciptakan investasi yang berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas dan kepastian kebijakan akan menjadi fondasi bagi masuknya investasi yang dapat membantu memperkuat struktur fiskal daerah.

“Upaya ini memerlukan proses, tapi semakin cepat direncanakan, semakin baik untuk masa depan Kaltara,” katanya. (Adv)