DPRD KaltaraParlemen

Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain Minta Penataan Pelabuhan Tengkayu I Berbasis Pelayanan Publik

Loading

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain (Foto : Ist)

TERASNKRI.COM | TARAKAN, KALTARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain, menegaskan bahwa setiap langkah penataan kawasan Pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan harus direncanakan secara matang dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia mengingatkan agar kebijakan pembenahan pelabuhan tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang merugikan masyarakat, terutama para pedagang kaki lima (PKL) dan pengguna jasa pelabuhan.

Pernyataan ini disampaikan Muddain saat memimpin Rapat Gabungan Komisi DPRD Kaltara yang membahas tata kelola pelabuhan, parkir semrawut, dan penertiban PKL bersama Dinas Perhubungan dan UPTD Pelabuhan Tengkayu I.

Baca Juga  Anggota DPRD Kaltara Rahman Gelar Sosper Pendidikandi Perbatasan

Soroti Kondisi Kumuh dan Semrawut
Meskipun pemerintah telah menginvestasikan anggaran besar untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas, Muddain menyayangkan kondisi pelabuhan yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.

“Faktanya, dari depan pelabuhan sampai ke area dalam, masih terlihat kumuh dan tidak terurus,” ungkap Muddain, menyoroti fasilitas kebersihan seperti WC umum yang tidak terawat.

Baca Juga  Jalan Lingkar Nunukan Diusulkan Bernama Jalan Veteran, Bentuk Penghargaan untuk Pejuang Veteran

Kondisi parkir yang semrawut dan kurangnya penataan ruang publik menjadi perhatian serius dewan. DPRD Kaltara pun memberikan ultimatum waktu dua minggu kepada pengelola UPTD Pelabuhan Tengkayu I untuk melakukan pembenahan.

Perencanaan Matang dan Solusi Pihak Ketiga
Muddain menekankan pentingnya perbaikan tata kelola demi menciptakan Pelabuhan Tengkayu I yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia mendorong agar penataan dilakukan secara humanis, tidak sekadar melakukan penertiban tanpa solusi bagi pihak terdampak, seperti para PKL.

Baca Juga  Percepatan Ekonomi Kaltara Tak Boleh Bertumpu pada Satu Daerah

Sebagai langkah perbaikan, dalam rapat gabungan tersebut juga mencuat wacana dari DPRD Kaltara untuk membuka peluang pihak ketiga ikut mengelola pelabuhan. Hal ini dinilai sebagai opsi untuk meningkatkan profesionalisme manajemen operasional pelabuhan yang selama ini dianggap belum maksimal.

“Dengan perencanaan yang matang, kita berharap pelabuhan ini bisa menjadi wajah Kaltara yang representatif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Muddain. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *