Anggota DPRD Nunukan Ramsah : Perlu Kolaborasi Semua Pihak Tangani Banjir
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Guna mencari solusi terkait banjir yang kerap melanda di wilayah Sebatik, Pemerintah Kecamatan Sebatik Timur menggelar pertemuan lintas sektoral yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Nunukan Ramsah, Tokoh Masyarakat Sebatik H. Herman Baco, Kepala BWS Kaltara, Kepala Balai Jalan Kaltara, Bidang Bina Marga dan Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Nunukan, Kades Bukit Harapan, Kades Tanjung Aru, Kades Bukit Aru Indah, Kades Tanjung Harapan, Kades Sungai Nyamuk, Kades Sungai Pancang, Muhammad Jafar (Thubank) serta Camat Sebatik Timur H. Andi Joni selaku moderator, pertemuan bertempat di Cafe D’Putri Sungai Nyamuk, Rabu (11/6/2025)
Pada pertemuan tersebut Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Dani Wiranto,S.T., M.T., menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar solusi yang dibangun bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan. Tapi kita tetap menunggu tindak lanjut dari Dinas PUPR Kabupaten, khususnya bidang pengairan, untuk membangun saluran menuju laut. Kalau tidak dibuatkan, permasalahan banjir ini tidak akan selesai,” ujarnya.
Dani juga menyebutkan titik-titik yang menjadi prioritas dalam pembangunan, di antaranya:
STA 29+300 (PLBN),
STA 30+100 (Perbatasan Pancang–Sungai Nyamuk),
STA 30+450 (Depan Masjid Nurul Huda Sungai Nyamuk).
Anggota DPRD Kab. Nunukan Ramsah berharap, pertemuan ini bisa menghasilkan solusi terkait banjir yang melanda di beberapa titik di Sebatik.
“Kami di DPRD sangat berharap tahun ini box culvert dapat segera dibangun di dua titik rawan banjir, yakni Sungai Nyamuk dan Sungai Pancang. Kami juga berharap agar koordinasi antara BWS pusat dan Dinas PUPR Kabupaten bisa sinkron agar saluran pembuangannya terintegrasi,” kata Ramsah.
Dilanjutkan oleh Ramsah, dirinya akan membawa persoalan tersebut menjadi agenda dari DPRD Kab. Nunukan.
“Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik dari BWS untuk penanganan pantai, PUPR Kabupaten untuk saluran pengairan, hingga Bina Marga dalam kewenangannya di bidang jalan dan jembatan” lanjutnya
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mengagendakan rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten serta pihak-pihak terkait, termasuk PLBN dan pemerintah desa guna menyelaraskan program lintas lembaga.
“Dengan koordinasi serta komunikasi yang baik, semoga bisa segera terwujud secepatnya” tutupnya. (TN/Syam Ozzie)
