Tarif Listrik Picu Inflasi Kaltara Lebih Tinggi dari Inflasi Nasional

TERASNKRI.COM | TARAKAN, KALTARA – Berdasarkan data BPS, Gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,16% (mtm), inflasi Gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 1,24% (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,03% (yoy).

Hal tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara melalui release yang diterima media ini, Kamis (17/4/2025)

Inflasi month-to-month gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2025 mayoritas didorong oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga terutama pada komoditas Tarif Listrik (andil 1,78%) kemudian Makanan, Minuman dan Tembakau terutama pada Cabai Rawit (andil 0,35%), Bawang Merah (andil 0,05%) dan Jagung Manis (andil 0,05%) serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama pada komoditas Emas Perhiasan (andil 0,06%).

Kenaikan pada komoditas Tarif Listrik disebabkan oleh normalisasi tarif listrik terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.k/TL.01 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025 sedangkan pada komoditas cabai rawit disebabkan curah hujan yang tinggi pada awal tahun yang berdampak pada penurunan hasil panen cabai pada Maret di tengah tingginya permintaan pada Bulan Ramadhan. Sementara itu, peningkatan harga emas disebabkan oleh kenaikan permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastiaan perekonomian global seiring perang tarif Trump.

Namun demikian, Inflasi Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan tarif impor dari AS yang berdampak pada terganggunya pasokan komoditas global, serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti aneka cabai dan bawang merah, serta kenaikan tarif angkutan udara.

TPID Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K.

Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi. Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) di antaranya adalah (i) Dukungan Optimalisasi Pasar Murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, (ii) Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian penggunaan irigasi tetes terhadap komoditas cabai merah serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas, dan (iii) Penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, dan pelaksanaan sidak pasar, operasi pasar murah serta himbauan belanja bijak melalui kanal sosial media dan radio sebagai pengendalian ekspektasi.

KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong program fasilitasi distribusi pangan dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pengangkutan barang pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar sehingga masyarakat pelosok bisa mendapatkan komoditas pangan dan pertanian dengan harga yang lebih murah. (TN/KPwBI Kaltara)