NunukanPemkab Nunukan

Gerakan Sinergi Reforma Agraria, Sinerginya BPN – Pemda Kurangi ketimpangan Kepemilikan Lahan

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menghadiri acara Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang digelar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan di Aula Kecamatan Nunukan Selatan, Senin (22/04/2024).

Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang mengambil tema “Bersinergi mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan” merupakan bentuk kolaborasi antara BPN, Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Pemkab Nunukan Apresiasi PT Sago Prima Pratama Salurkan Rp200 Juta untuk Penanganan Karhutla

Dalam kegiatan ini, masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan dan Mansapa dipilih menjadi salah satu bukti usaha Kantor Pertanahan Nunukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Tujuan capaian dan dampak reforma agraria ada 3 yaitu penataan aset, penataan akses dan penyelesaian konflik.

Wabup Hanafiah pada kesempatan itu menyampaikan sangat mendukung dimulainya gerakan sinergi reformasi agraria dan berharap gerakan ini akan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, sehingga pada akhirnya akan muncul kesadaran di kalangan masyarakat untuk melakukan legalisasi atas lahan-lahan yang dimiliki, baik lahan yang dimiliki oleh pribadi maupun kelompok.

Baca Juga  Lima Pejabat Polres Nunukan Berganti, Kapolres Tekankan Adaptasi dan Pelayanan Masyarakat

“Tidak hanya berhenti di proses legalisasi, kita juga berharap, masyarakat juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang dimilikinya untuk mengembangkan usahanya.

Proses legalisasi dan redistribusi lahan, saat ini terus digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah berharap, langkah ini dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Baca Juga  BI Kaltara dan Stakeholder Perkuat Pengawasan Money Changer Lewat JAGA KALTARA

“Dengan sinergi yang kuat, saya percaya program reformasi agraria ini akan berjalan efektif dan efisien, sehingga dalam jangka panjang juga bisa mengurangi jumlah lahan yang memiliki status tidak jelas, termasuk mengurangi potensi munculnya konflik-konflik lahan seperti yang kerap terjadi selama ini”, tambahnya.

Setelah sambutan Wabup, acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat lintas sektor secara simbolis. (TN-Adv/Prokompim Nnkn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *