DPRD Kaltara

Anggaran Terbatas, Syamsuddin Arfah Minta Pemprov Kaltara Fokus pada Kewenangan Daerah

Loading

TERASNKRI.COM | TARAKAN, KALTARA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, dengan memfokuskan program pada bidang yang menjadi kewenangan provinsi.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan itu saat menggelar kegiatan reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga  Sukses Digelar, BEF 2026 BI Kaltara Himpun 2.194 Lamaran Kerja dan Ratusan Lowongan

Menurut Syamsuddin, kondisi fiskal daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan warga. Ia menyebutkan, terdapat arahan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi diprioritaskan sesuai kewenangannya dan tidak melebar ke program yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun kota.

“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujar Syamsuddin.

Baca Juga  HUT ke-81 TNI AL, Pemkab Nunukan Tegaskan Pentingnya Sinergi Jaga Perbatasan

Ia menjelaskan bahwa pembagian kewenangan pemerintahan serta ketersediaan anggaran menjadi faktor penting yang perlu dipahami masyarakat ketika menyampaikan usulan pembangunan. Dengan demikian, tidak semua kebutuhan warga di tingkat daerah dapat langsung diakomodasi melalui APBD Provinsi Kaltara.

Baca Juga  HUT ke-14 Kaltara, Gubernur Tetapkan Tiga Prioritas Pembangunan

Kendati demikian, Syamsuddin memastikan DPRD Kaltara tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui forum reses. Seluruh masukan warga akan tetap dihimpun dan diperjuangkan sepanjang dapat diselaraskan dengan program serta batas kewenangan pemerintah provinsi.

Ia berharap masyarakat dapat memahami mekanisme penganggaran tersebut sehingga berbagai usulan pembangunan dapat diarahkan kepada instansi pemerintahan yang tepat. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      

Loading