DPRD KaltaraParlemen

Serap Aspirasi di Selisun, Nasir Akui Terbatasnya Anggaran Daerah

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, menggelar reses perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kamis sore (12/11/2026).

Dalam dialog terbuka yang dihadiri sekitar 100 warga tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur maupun sosial. Aspirasi itu mencakup bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah (masjid dan gereja), program bedah rumah, pembangunan sumur bor untuk air bersih, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jalan tani, bantuan bibit ikan air tawar, serta sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Baca Juga  Sambut HKGB 2026, Polres Nunukan Gelar Olahraga Bersama

Menanggapi beragam usulan tersebut, Nasir menyampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal dan defisit anggaran. Ia menegaskan tidak ingin memberikan janji yang sulit direalisasikan kepada masyarakat.

Baca Juga  HUT ke-14 Kaltara, Gubernur Tetapkan Tiga Prioritas Pembangunan

“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Nasir.

Nasir menjelaskan, seluruh usulan warga akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat urgensi serta pembagian kewenangan pemerintahan. Aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan dikawal dalam pembahasan bersama perangkat daerah Pemprov Kaltara, sedangkan usulan yang masuk ranah kabupaten akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Baca Juga  Maulid Nabi 1448 H, Gubernur Kaltara Ajak ASN Teladani Akhlak Rasulullah

“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” tegasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      

Loading