Rahmawati: Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Jadi Bentuk Penghargaan atas Pengabdian
TERASNKRI.COM | JAKARTA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, mengapresiasi kesepakatan pemerintah bersama DPR RI terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi ribuan tenaga pelayanan publik yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
“Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), sekaligus bentuk perhatian terhadap pengabdian para pekerja di berbagai sektor pelayanan publik,” kata Rahmawati, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan status administrasi kepegawaian, tetapi juga bentuk penghargaan negara terhadap tenaga yang selama ini menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kepastian status dan kesejahteraan sangat penting bagi tenaga pelayanan publik yang telah memberikan pengabdian serta kontribusi nyata.
“Kepastian status dan kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga pelayanan publik. Mereka telah memberikan pengabdian dan kontribusi nyata, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Rahmawati berharap kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dengan mekanisme teknis yang jelas. Dengan demikian, seluruh tenaga PPPK yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh kepastian mengenai proses peningkatan status kepegawaiannya.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk memberikan kesempatan pengembangan karier bagi tenaga pelayanan publik.
“Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi tenaga PPPK yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, termasuk di Kaltara,” ujarnya.
Rahmawati berharap tahun 2027 menjadi momentum baru bagi peningkatan kesejahteraan tenaga pelayanan publik.
“Sebab, pelayanan pemerintahan yang berkualitas juga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mendapatkan kepastian, perlindungan, dan penghargaan atas pengabdiannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, pembahasan lebih difokuskan pada pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Namun, dalam kesepakatan terbaru, cakupan kebijakan diperluas untuk mencakup berbagai profesi di sektor pelayanan publik, tidak hanya tenaga pendidik.
Perluasan tersebut menjadi perhatian penting mengingat tenaga pelayanan publik berasal dari berbagai bidang pekerjaan yang memiliki kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan kebijakan ini, diharapkan penataan tenaga ASN semakin optimal sekaligus memberikan kepastian dan peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai yang telah mengabdi kepada negara. (MCZ)
