Lewat ERP, BI Kaltara Edukasi Warga Perbatasan soal Uang Palsu, QRIS hingga Perlindungan Konsumen
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Ekspedisi Rupiah Perbatasan (ERP) 2026 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, pada 28-30 September 2026 tidak hanya menghadirkan layanan kas, tetapi juga memperkuat edukasi masyarakat terkait keamanan sistem pembayaran.
“BI bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kaltara, dan Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, BOTASUPAL Kaltara memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah, aspek hukum tindak pidana uang palsu, serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan indikasi peredaran uang palsu” jelas Kepala Perwakilan BI Kaltara Agus Taufik melalui release, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat perbatasan dari ancaman kejahatan uang palsu.
ERP 2026 juga menjadi momentum sinergi perdana bersama unsur Forum Sinergi BOTASUPAL Kaltara. BINDA dan Kejaksaan turut memberikan edukasi mengenai kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu serta konsekuensi hukum yang melekat pada tindak pidana pemalsuan uang.
Selain edukasi uang palsu, Bank Indonesia memberikan materi kepada masyarakat, pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, PKK, pengusaha sawit, hingga siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur.
Materi yang disampaikan meliputi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, akseptasi QRIS, pelindungan konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), dan kebanksentralan.
Edukasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran yang aman serta perlindungan dari berbagai kejahatan di sektor sistem pembayaran.
Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara sekaligus mendukung penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dalam rangkaian ERP 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan turut menggelar Pasar Murah Kebutuhan Pokok bagi masyarakat perbatasan, program tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat distribusi dan memiliki keterbatasan akses transportasi” urai Agus.
Pasar murah diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan di wilayah perbatasan.
“Melalui kegiatan ERP, BI berharap pemahaman masyarakat mengenai Rupiah, sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap uang palsu semakin meningkat” pungkas Kepala Perwakilan BI Kaltara Agus Taufik. (TN/KPwBI Kaltara)
