Nunukan

Pembebasan Lahan Embung Lapri Mandek, Pasokan Air Bersih Warga Sebatik Terancam

Loading

Ilustrasi oleh AI

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Proses pembebasan lahan Embung Lapri di Pulau Sebatik kembali menemui jalan buntu. Persoalan yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun ini kini memicu kekhawatiran serius terkait stabilitas distribusi air bersih PDAM bagi ribuan pelanggan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Mandeknya urusan administratif ini berdampak langsung pada terhambatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur embung. Padahal, Embung Lapri merupakan penopang utama suplai air baku di Sebatik.

Baca Juga  Bupati Nunukan Serap Aspirasi Warga Lumbis Hulu Lewat Malam Ramah Tamah di Balai Adat

Kekecewaan warga memuncak melalui desakan di media sosial dan grup percakapan digital. Pemerintah desa setempat bahkan menyatakan “angkat tangan”.

“Masalah kebutuhan air bersih tidak bisa diselesaikan hanya dengan rapat dan diskusi. Yang dibutuhkan sekarang adalah kehadiran langsung di lapangan,” tulis perwakilan warga dalam pesan yang beredar luas, Selasa (24/2/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa anggaran pembayaran sudah ada. Namun, berkas administrasi hingga kini belum juga rampung.

Baca Juga  Tembus Pasar Malaysia, Manisnya Nanas Krayan Jadi Incaran Wisatawan dan Buah Tangan Khas Perbatasan

Kondisi ini ironis mengingat lahan tersebut dilaporkan telah digunakan untuk kepentingan umum sejak tahun 2007, namun hingga hampir dua dekade berjalan, warga terdampak belum menerima ganti rugi yang semestinya.

“Anggaran katanya sudah siap, tapi berkas belum juga rampung. Sampai kapan kami harus menunggu?” keluh salah satu warga terdampak.

Baca Juga  Bupati Nunukan Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H di Masjid Agung Al Mujahidin

Masyarakat kini mendesak adanya pertemuan terbuka yang menghadirkan tim pembebasan lahan, pihak BPN, dan anggota DPRD. Warga menuntut transparansi dan penetapan tenggat waktu yang tegas agar proses birokrasi tidak terus-menerus mengorbankan pelayanan publik dan hajat hidup orang banyak.

Jika tidak segera diselesaikan, gangguan distribusi air bersih dikhawatirkan akan berdampak luas pada sektor kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di garda terdepan negara ini. (TN/Shar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *