Anggota DPRD Kaltara H. Saleh SE Tegaskan Dampak Serius Pemotongan TKD Pusat Terhadap Pembangunan Daerah
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Demokrat, H. Saleh, S.E., menyoroti secara tajam kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa pemotongan tersebut memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap agenda pembangunan serta kualitas layanan publik di Provinsi Kaltara.
Dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, H. Saleh, menyampaikan pandangan umum fraksinya yang menekankan pentingnya efisiensi fiskal di tingkat provinsi. Menurutnya, Kaltara bukanlah provinsi pinggiran yang bisa menerima kebijakan pemotongan anggaran tanpa pertimbangan matang terhadap karakteristik daerah perbatasan.
“Pemotongan TKD ini berisiko mengganggu ritme pelaksanaan program pembangunan prioritas, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar,” ujar Saleh.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk bekerja ekstra keras dalam menentukan skala prioritas anggaran dan memangkas belanja yang dianggap tidak esensial atau bersifat seremonial.
Saleh menambahkan bahwa penghematan anggaran kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan di tengah tantangan fiskal yang ketat. Ia mendorong Pemprov Kaltara untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan potensi aset daerah untuk menutupi defisit anggaran yang diproyeksikan. (Adv)
