DPRD KaltaraParlemen

Minimnya Minat Baca dan Kondisi Arsip Daerah, Anggota DPRD Kaltara Rahman Dorong Peningkatan Infrastruktur Literasi

Loading

Ilustrasi : Siswa sedang membaca buku

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi kearsipan dan perpustakaan di wilayahnya.

Menurut Rahman, kedua sektor ini fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal minat baca masyarakat dan pengelolaan arsip daerah.

Baca Juga  Rahman Soroti Kondisi BPJS Ketenagakerjaan: Masih Banyak Pekerja Belum Tercover

Rahman menekankan bahwa kondisi kearsipan di Kaltara memerlukan perhatian ekstra. Pengelolaan arsip yang buruk dapat mengancam hilangnya memori kolektif daerah dan menyulitkan akses data penting untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang.

“Arsip daerah adalah bukti sejarah dan data krusial bagi keberlanjutan pemerintahan. Kita harus memastikan sistem kearsipan kita tertata dengan baik, didukung oleh fasilitas dan SDM yang kompeten,” ujar Rahman.

Baca Juga  Jufri Budiman Ajak Warga Pahami Perda RTRW

Di sisi lain, terkait perpustakaan, Rahman menyoroti rendahnya minat baca masyarakat Kaltara secara umum. Ia mendesak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Provinsi Kaltara untuk lebih gencar melakukan terobosan, tidak hanya mengandalkan perpustakaan fisik di ibu kota provinsi.

“Minat baca kita masih rendah. Perpustakaan tidak boleh hanya menunggu pengunjung datang, tapi harus proaktif. Bentuk layanan perpustakaan keliling harus dioptimalkan, menjangkau daerah-daerah terpencil dan perbatasan di Kaltara,” tambahnya.

Baca Juga  DPRD Kaltara Gelar Paripurna Nota Pengantar RAPBD 2026

Politisi Gerindra asal Kabupaten Nunukan ini juga menyarankan agar alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur literasi, termasuk pengadaan buku-buku baru yang relevan dan digitalisasi arsip, menjadi prioritas dalam APBD perubahan maupun APBD tahun anggaran berikutnya.

Melalui dorongan ini, Rahman berharap Kaltara dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus memastikan tata kelola arsip yang akuntabel dan modern. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *