Rahman Soroti Kondisi BPJS Ketenagakerjaan: Masih Banyak Pekerja Belum Tercover
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, menyoroti kondisi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kaltara. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas masih banyaknya pekerja, terutama di sektor informal dan perkebunan, yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Dalam rapat kerja dan kunjungan lapangan, Rahman menemukan adanya disparitas signifikan antara jumlah total angkatan kerja dengan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
“Penting sekali bagi kita untuk memastikan seluruh pekerja di Kaltara, baik formal maupun informal, terproteksi oleh jaminan sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak celah yang harus kita perbaiki,” tegas Rahman ketika dihubungi media ini.
Rahman menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif untuk merangkul pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan pekerja perkebunan sawit. Mayoritas dari mereka masih belum memahami pentingnya jaminan sosial ini.
“Komisi IV mendesak agar pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Kaltara diperketat. Masih ada indikasi beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya atau menunggak iuran” tekannya.
Disampaikan oleh Rahman, meski banyak celah yang harus diperbaiki, dia juga mengapresiasi langkah pemprov Kaltara dalam Peningkatan Perlindungan Pekerja Rentan.
“Pemerintah Provinsi Kaltara menunjukkan komitmen tinggi terhadap perlindungan tenaga kerja, terutama pekerja rentan, Terdapat upaya bersama antara Pemprov Kaltara dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial. Sinergi ini diapresiasi dengan penganugerahan Paritrana Award 2025 untuk provinsi Kaltara beberapa waktu lalu” lanjutnya.
Untuk diketahui, Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kaltara membaik pada Agustus 2025, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,85 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Proporsi pekerja formal di Kaltara mencapai 51,56%.
Layanan dan Klaim: Hingga Agustus 2025, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan dan jajarannya telah membayarkan klaim senilai Rp 161,8 miliar. Kemudahan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) juga ditingkatkan, di mana saldo maksimal Rp 15 juta dapat dicairkan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Secara keseluruhan, meskipun ada hambatan finansial, ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara menunjukkan kinerja positif berkat dukungan pemerintah daerah dan perbaikan kondisi pasar kerja.
“Saya berharap BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Kaltara dapat bersinergi lebih kuat untuk memastikan hak-hak dasar pekerja terpenuhi, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan terlindungi dari risiko kerja” pungkasnya (Adv).
