Komisi II DPRD Nunukan Finalisasi Pembahasan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Komisi II DPRD Nunukan membahas finalisasi program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan untuk tahun anggaran 2026.
Pembahasan berlangsung di ruang rapat Ambalat II Kantor DPRD Nunukan, Selasa (25/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam SH. Ia didampingi Sekretaris Komisi II, Ramsah serta anggota Yawong Salaju, Samuel Parragan SH, Karunia dan H Firman Latif.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hadir memaparkan rencana program dan arah pengembangan sektor pertanian.
Dalam pemaparannya, DPKP Nunukan menjelaskan rencana kerja meliputi penguatan produksi pertanian, peningkatan sarana prasarana, distribusi bibit unggul, hingga dukungan program urban farming, termasuk rencana pelatihan peningkatan kualitas SDM petani.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam menyampaikan bahwa pembahasan ini untuk memastikan program yang direncanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Program sektor pertanian harus berdampak bagi petani. Kita ingin alokasi anggaran tepat sasaran,” ujar Andi Fajrul.
Ia menambahkan bahwa DPRD mendukung program yang memberikan manfaat langsung kepada petani di daerah perbatasan, baik dari sisi bantuan input produksi maupun fasilitas pendukung, karena Kabupaten Nunukan memiliki potensi pertanian yang besar.
“Kalau program ini berjalan baik, petani bisa lebih mandiri, kita ingin pertanian Nunukan berkembang dan daya saing produk lokal meningkat,” lanjutnya.
Sekretaris Komisi II, Ramsah, meminta agar dinas menyusun indikator capaian yang jelas dan terukur. Menurutnya, program tidak hanya direncanakan tetapi harus dapat diukur hasilnya setiap tahun.
“Kami ingin progres yang dapat dilihat. Apa yang direncanakan harus berjalan sesuai target, sehingga masyarakat merasakan hasilnya,” ucap Ramsah dalam rapat.
Sementara itu, anggota komisi Samuel Parragan mendorong adanya inovasi dalam pola distribusi bantuan pertanian agar lebih merata, karena sejumlah wilayah terpencil masih kesulitan akses.
“Jangan sampai wilayah pedalaman tertinggal. Petani di perbatasan juga harus dapat dukungan yang sama,” kata Samuel.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima seluruh masukan yang disampaikan anggota dewan, akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan akan ditindak lanjuti dalam penyusunan final dokumen perencanaan 2026.
Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa program akan difinalisasi sebelum masuk tahap persetujuan berikutnya.
Komisi II berharap kolaborasi antara DPRD dan dinas teknis terus berjalan dalam pengawasan dan pelaksanaan program, pembahasan lanjutan terkait teknis dan prioritas program akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat. (Adv)
