Gerindra Minta Pemprov Kaltara Laksanakan APBD 2026 Tepat Waktu
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah provinsi memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Desakan ini disampaikan sebagai bagian dari Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026.
Ketua Fraksi Gerindra, Yancong, mengatakan bahwa ketepatan jadwal menjadi kunci agar roda ekonomi di Kalimantan Utara tetap bergerak secara stabil.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dapat memengaruhi berbagai sektor, terutama kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan APBD tepat sesuai jadwal dari Kementerian Dalam Negeri. Ini penting untuk membantu perputaran ekonomi di Kalimantan Utara,” ujar Yancong.
Ia menilai pemerintah provinsi harus menghindari terjadinya penundaan pelaksanaan anggaran seperti yang terjadi pada APBD 2025. Pada tahun tersebut, sejumlah kegiatan yang seharusnya dijalankan di anggaran murni justru bergeser ke anggaran perubahan, sehingga mempengaruhi ritme belanja daerah.
“Kami tidak ingin anggaran murni 2026 ditarik atau diundur pelaksanaannya ke anggaran perubahan 2026 seperti yang terjadi pada APBD 2025 lalu,” kata Yancong.
Menurut Gerindra, ketepatan pelaksanaan APBD tidak hanya berpengaruh pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga menentukan efektivitas pembangunan. Jika anggaran terlambat bergerak, maka program prioritas pun akan tertunda, dan manfaatnya tidak segera dirasakan masyarakat.
Yancong menambahkan bahwa disiplin dalam mengikuti jadwal Kemendagri merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih baik.
Dengan pelaksanaan APBD yang tepat waktu, pemerintah daerah diharapkan bisa merencanakan program lebih matang dan menjaga stabilitas fiskal sepanjang tahun.
“Pelaksanaan APBD yang sesuai jadwal akan mendorong kegiatan pembangunan berjalan sejak awal tahun, sehingga dampaknya ikut dirasakan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi,” ujarnya.
Gerindra berharap pemerintah provinsi dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, memastikan kesiapan administrasi serta percepatan proses lelang agar tidak ada hambatan teknis yang menyebabkan penundaan pelaksanaan program.
“Jika seluruh tahapan dipersiapkan dengan baik, APBD 2026 bisa berjalan tepat waktu dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Yancong. (adv)
