Fraksi Demokrat Kritik Minimnya Sensitivitas Pusat terhadap Kebutuhan Fiskal Kaltara
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara menilai pemerintah pusat belum menunjukkan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan fiskal daerah perbatasan.
Sebagai provinsi yang menjadi garda terdepan negara, Kaltara disebut memikul peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tapal batas.
Karena itu, menurut fraksi, kebijakan fiskal nasional harus menempatkan Kaltara sebagai daerah strategis, bukan daerah pinggiran.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026.
Ia memberikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar oleh pemerintah provinsi, namun menegaskan bahwa tahun anggaran mendatang akan diwarnai tantangan berat bagi daerah.
Menurut Fraksi Demokrat, dinamika kebijakan nasional menuntut penyusunan anggaran yang lebih cermat serta memiliki keberpihakan kuat pada kepentingan masyarakat.
Hal ini kian terasa setelah target Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,24 triliun, mengalami penurunan nyata dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk penyesuaian Dana Bagi Hasil serta perubahan formula transfer nasional.
“Kebijakan fiskal nasional harus memahami posisi Kaltara yang strategis. Kita bukan provinsi pinggiran yang bisa diperlakukan sama begitu saja,” ujar H. Saleh.
Fraksi Demokrat mendorong adanya peninjauan ulang dari pemerintah pusat, agar dukungan fiskal terhadap Kaltara sejalan dengan tanggung jawab besar daerah perbatasan dalam menjaga kepentingan nasional. (Adv)
