DPRD KaltaraParlemen

DPRD Kaltara Ajak Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi di Hari HAKORDIA 2025

Loading

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Jufrie (Foto : Ist)

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Ajakan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang diperingati setiap 9 Desember.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada simbol peringatan tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga  Curah Hujan Tinggi, Pagar SMP Negeri 1 Nunukan Nyaris Roboh, Komisi I Minta Pemkab Segera Atasi

“Tema Satukan Aksi Basmi Korupsi bukan hanya slogan. Ini adalah ajakan bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Djufrie.

Ia menekankan bahwa Kaltara membutuhkan fondasi pemerintahan yang kuat untuk mendorong pembangunan. Menurutnya, integritas dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkeadilan.

Baca Juga  Seleksi Calon Anggota KPID Memasuki Tahap Uji Publik, Ketua DPRD Kaltara: Proses Harus Objektif dan Terbuka

“Komitmen antikorupsi adalah fondasi agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Kami ingin memastikan Kalimantan Utara tumbuh sebagai daerah yang maju tanpa meninggalkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab,” katanya.

DPRD Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga transparansi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga  Vamelia Ibrahim Beri Atensi Khusus Isu Kesetaraan Gender di Kaltara

Djufrie berharap peringatan HAKORDIA menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk lembaga pemerintahan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, serta kalangan pemuda.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Semua pihak harus berperan. Ketika integritas menjadi budaya bersama, maka tidak akan ada ruang bagi praktik koruptif,” tambahnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *