Rahman Beri Atensi Penerapan Layanan Dasar, Minta Pemerintah Konsisten dan Merata
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Rahman, memberikan perhatian serius terhadap upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kaltara. Menurutnya, SPM merupakan fondasi penting agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, mendapatkan pelayanan dasar secara merata dan berkualitas.
Atensi Rahman disampaikan menanggapi agenda audiensi Tim Penerapan SPM se-Kaltara dengan Tim Sekretariat Bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta beberapa waktu lalu. Audiensi tersebut mendorong penyelarasan langkah antara pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan SPM berjalan sesuai ketentuan.
“SPM adalah hak masyarakat yang wajib dijamin oleh pemerintah. Karena itu, implementasinya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya di atas dokumen tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rahman pada pekan ini.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SPM mencakup layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Menurutnya, layanan dasar adalah kebutuhan paling mendasar yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Rahman juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pada tahun 2024 mencatat keberhasilan 6 perangkat daerah pengampu SPM hingga mencapai target 100 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus menjadi pemacu untuk menjaga kualitas, bukan sekadar angka.
“Kami bersyukur Kaltara bisa mencatat capaian ini. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana pelayanan dasar tersebut hadir tanpa kesenjangan, baik di kota maupun di pedalaman. Masyarakat perlu merasakan dampaknya secara nyata,” ucapnya.
Ia menilai masih adanya masyarakat yang belum menikmati akses mudah dan terjangkau atas layanan dasar merupakan tantangan yang perlu dijawab dengan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi aspek pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha harus lebih diperkuat.
“SPM yang kuat akan berpengaruh besar terhadap indeks pembangunan manusia. Ketika layanan dasar tersedia bagi semua lapisan masyarakat, maka kualitas hidup akan meningkat,” tambahnya.
Rahman menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kaltara siap memberikan dukungan serta pengawasan agar penerapan SPM terus berjalan optimal di seluruh sektor pelayanan dasar. Ia berharap konsistensi implementasi dapat menjadi komitmen bersama pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kaltara, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas pelayanan dasar. Itu tujuan utama,” tutup Rahman. (adv)
