Belanja Operasi Capai 75 Persen, Fraksi PKS Minta APBD 2026 Lebih Berpihak pada Pembangunan
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara menata kembali komposisi belanja daerah pada APBD 2026 agar lebih memberi ruang bagi pembangunan fisik dan belanja transformasi.
Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS, Ladullah, setelah mencermati porsi belanja operasi yang tercatat sebesar Rp1,728 triliun atau lebih dari 75 persen dari total belanja.
“Dengan porsi sebesar itu, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Ini perlu perhatian serius karena pembangunan daerah membutuhkan dorongan yang lebih kuat dari sisi anggaran,” ujar Ladullah.
Menurut dia, pembenahan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya dengan mengevaluasi secara menyeluruh struktur belanja pegawai, agar anggarannya tetap terkendali tanpa mengganggu performa pelayanan pemerintah.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong efisiensi belanja barang dan jasa lewat digitalisasi serta optimalisasi pemanfaatan e-katalog sebagai upaya mencegah pemborosan anggaran.
Catatan berikutnya terkait penyaluran hibah dan bantuan sosial. Ladullah menekankan pentingnya memperkuat proses verifikasi agar program bantuan tepat sasaran, transparan, dan menghindari terjadinya tumpang tindih penerima.
Ia menambahkan bahwa struktur APBD seharusnya mendorong percepatan pembangunan, bukan hanya menopang kebutuhan rutin birokrasi.
“Kami berharap ke depan APBD lebih berpihak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah inti dari anggaran publik,” ucap Ladullah. (adv)
