DPRD KaltaraParlemen

Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir Apresiasi Pelaksanaan Seminar Wacana Pembentukan DOB di Kaltara

Loading

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara H. Muhammad Nasir mengpresiasi serta mendukung penuh kegiatan pelaksanaan seminar yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara.

Seminar Nasional bertema “Peluang dan Tantangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan Sebagai Wilayah Ring of Defence Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE., M.Si.

Baca Juga  Nelayan Sebatik Tercekik Kelangkaan BBM: DPRD Nunukan Desak Reformasi Kuota ke BPH Migas

Hadir pula sejumlah tokoh nasional dan narasumber ahli, di antaranya Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas ke-13), Dr. Sumule Tumbo, SE., MM., Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Ditjen Otda Kemendagri), Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum., Kepala Biro Perencanaan dan Hukum BNPP RI, serta tokoh-tokoh masyarakat perbatasan Kalimantan Utara.

Baca Juga  DPRD NUnukan Kunjungi Layanan Publik PT. Pelindo di Pelabuhan Tunon Taka

“Seminar yang menghadirkan narasumber dari tingkat pusat dinilai menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)” jelas H. Muhammad Nasir.

Wakil Ketua DPRD Kaltara menilai, dengan hadirnya para narasumber berkompeten, masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan mendalam mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan DOB tanpa harus datang ke pemerintah pusat.

Baca Juga  Sopir Truk Protes Kenaikan Tarif E-Pass Pelabuhan Tunon Taka, DPRD Nunukan Fasilitasi Mediasi

“Melalui kegiatan ini, masyarakat perbatasan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai DOB, sekaligus memahami arah pembangunan ke depan dalam mendukung posisi strategis Kaltara sebagai wilayah penyangga IKN,” sebutnya.

Seminar ini diharapkan menjadi wadah dialog konstruktif antara masyarakat perbatasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *