Gerindra Prihatin Pemangkasan Dana Transfer, Dorong Pemprov Kaltara Aktif Jemput Anggaran ke Pusat
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara menyampaikan rasa prihatin terhadap adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dalam penyusunan APBD 2026.
Ketua Fraksi Gerindra, Yancong, menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan dan mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis.
“Fraksi Gerindra merasa prihatin dengan pemangkasan dana transfer dari pusat. Kondisi seperti ini bisa membuat pembangunan di Kaltara berjalan tidak optimal, bahkan berisiko stagnan jika tidak segera diantisipasi,” ujar Yancong saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada rapat paripurna DPRD Kaltara.
Gerindra meminta pemerintah provinsi tidak pasif menghadapi situasi tersebut. Yancong menegaskan pentingnya langkah proaktif dengan menjalin komunikasi intensif ke kementerian teknis, serta memperkuat hubungan kerja dengan DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan fiskal Kaltara di tingkat nasional.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar berusaha maksimal mendapatkan dukungan anggaran dari APBN melalui kementerian yang relevan. Sinergi dengan DPRD harus diperkuat agar perjuangan anggaran di pusat lebih efektif,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya kejelasan penggunaan anggaran di dalam APBD 2026. Yancong meminta pemerintah provinsi memberikan penjabaran detail terkait belanja operasi yang mencapai lebih dari Rp1,7 triliun, mengingat besaran anggaran tersebut memerlukan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Kami mohon penjelasan lebih lengkap mengenai belanja operasi sebesar Rp1,7 triliun lebih agar publik memahami arah belanja pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain itu, rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada PT BPD Kaltimtara turut menjadi sorotan Fraksi Gerindra. Yancong meminta pemerintah menjelaskan urgensi, prospek, serta manfaat yang akan diterima daerah dari kebijakan penyertaan modal tersebut.
“Penyertaan modal harus jelas manfaatnya bagi daerah, bukan hanya menjadi beban anggaran,” tambahnya.
Yancong menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang menantang di tahun 2026 menuntut pemerintah provinsi bekerja lebih cermat dalam mengelola anggaran. Ia berharap pemerintah dapat menyusun strategi yang memungkinkan pembangunan tetap berjalan meski tekanan anggaran semakin berat.
“Keprihatinan yang kami sampaikan menjadi pengingat bahwa perencanaan fiskal harus dilakukan secara adaptif dan penuh kehati-hatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya di pusat agar kebutuhan pembangunan Kaltara tetap terpenuhi,” kata Yancong. (Adv)
